Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai bahwa upaya mendorong terciptanya proses demokrasi di Myanmar tidak boleh mengoyak persatuan negeri itu.Hal tersebut dikemukakan oleh Yudhoyono dalam acara buka puasa bersama dengan para kader Partai Demokrat di kediaman pribadinya di Puri Cikeas, Bogor, Sabtu malam."Saya sedang mencari peluang mana yang paling baik di samping Myanmar itu harus didorong untuk melakukan demokratisasi dan melaksanakan HAM tapi juga kita tentu tidak ingin keamanan nasional dan keutuhan nasionalnya kacau," kata Presiden Yudhoyono. Di sela-sela sidang umum ke-62 PBB di New York akhir bulan lalu, Sekjen PBB BAn Ki-moon mendesak supaya Presiden Yudhoyono turut berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan di Myanmar. "Tidak hanya demokrasi, tidak hanya peta jalan menuju demokrasi yang harus dijalankan --sebagaimana janji Myanmar kepada ASEAN yang hingga kini belum terlalu tampak-- tapi kita harus berbagi juga dengan para pemimpin Myanmar masalah persatuan dan keamanan nasional," katanya. Menurut Presiden Yudhoyono, ketika sejumlah kepala negara --termasuk diantaranya Presiden AS George W Bush-- menanyakan pendapat Indonesia terkait situasi di Myanamr, pemerintah Indonesia menyampaikan bahwa penyelesaian kasus Myanmar tidak hanya pada masalah demokrasi. "Saya katakan kalau ingin menyelesaikan masalah Myanmar tidak hanya masalah demokratisasinya tapi juga bagaimana melaksanakan demokratisasi tanpa merobek persatuan dan kesatuan Myanmar," tegasnya. Presiden menekankan hal itu sebagai suatu pandangan yang pantas dikembangkan. "Saya sedang mempersiapkan sesuatu untuk menyampaikan pandangan saya agar semua pihak ikhlas. Kita juga dulu waktu dipaksa untuk melaksanakan demokratisasi, kita tentu ingin berdemokrasi melaksanakan HAM, dan keterbukaan tapi juga tentu tidak rela kalau caranya terlalu dipaksakan dimana akhirnya persatuan nasional bercerai-berai dan keamanan nasional robek," katanya. Menurut Kepala Negara, kedua komponen itu --demokrasi dan persatuan nasional-- sama pentingnya sehingga perlu dicari suatu formula untuk melaksanakan demokrasi dan HAM tanpa harus mengacaukan persatuan dan keutuhan sebagai suatu bangsa. "Itu mestinya yang harus jadi perhatian kalau ingin menyelesaikan masalah Myanmar," katanya. Pada kesempatan buka puasa bersama yang dihadiri para kader Partai Demokrat, dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu seperti Menko Polhukam Widodo AS, Meneg LH Rachmat Witoelar, Seskab Sudi Silalahi, Menbudpar Jero Wacik serta Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, Presiden Yudhoyono menuturkan hasil-hasil dari kunjungan kerjanya ke konferesi APEC di Australia dan Sidang Umum ke-62 PBB di New York, AS bulan lalu.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
