KPU NTB prioritaskan distribusi logistik daerah pelosok

Mataram (ANTARA News) - Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat memberi perhatian serius terhadap daerah-daerah yang geografisnya cukup sulit dijangkau untuk distribusi logistik Pemilu 2019.

"Untuk daerah-daerah sulit dijangkau ini memang menjadi perhatian kita, terutama sekali daerah kepulauan yang harus menyeberang, kemudian desa-desa yang tinggal gunung-gunung," ujar Ketua KPU NTB Suhardi Soud di Mataram, Kamis.

Ia menyebutkan, daerah-daerah yang sulit dijangkau untuk distribusi logistik Pemilu 2019, hampir merata di NTB, seperti di Kabupaten Sumbawa, Dompu, Bima, Lombok Utara, Lombok Barat, dan Lombok Timur.

"Semua daerah ini medannya berat-berat, apalagi ini dalam situasi musim hujan. Sehingga perlu langkah-langkah cermat saat logistik dikirim, agar kotak suara, surat suara dan sebagainya dikirim aman baliknya pun juga aman," jelasnya.

Ia menambahkan, karena pengiriman logistik ini menjadi prioritas, pihaknya telah mewanti-waktu seluruh KPU kabupaten/kota untuk menyimpan seluruh logistik pemilu pada gudang-gudang besar. Hal ini sebagai langkah antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kerusakan pada kotak suara dan kertas suara.

"Makanya saat surat suara pemilu sudah di distribusikan, harus di simpan di gudang-gudang besar yang telah di sewa oleh masing-masing KPU kabupaten/kota. Sehingga? betul-betul aman, dari banjir, kebakaran, dan sebagainya," ungkap Suhardi Soud.

Selain itu, mantan Ketua KPU Kabupaten Sumbawa ini, meminta seluruh tempat penyimpanan perlengkapan pemilihan tersebut harus juga dijaga ketat oleh aparat keamanan. Bahkan, saat rapat pimpinan KPU bersama TNI/Polri, KPU kabupaten/kota juga diminta tetap berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan TNI untuk proses pengamanan.

"Memang sudah ada penjagaan dari awal sampai logistik. Hanya saja kita ingin sampaikan logistik itu tetap baik tetap di kontrol di setiap gudang. Jangan sampai ada rayap atau tikus. Kalaupun ada kekurangan segera dilaporkan, sehingga kita bisa meneruskan ke KPU RI," katanya.