Zonasi tata ruang lautan dan daratan dinilai layak diintegrasikan

Belum terlambat untuk mengarusutamakan isu laut

Jakarta (ANTARA News) - Koordinator Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad menilai perencanaan dan pengembangan zonasi tata ruang di lautan dan daratan layak diintegrasikan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara kemaritiman yang berjaya di dunia.

"Perlu dikeluarkan aturan tentang integrasi tata ruang darat dan laut yang dijadikan patokan untuk perencanaan tata ruang ke depannya," katanya dalam diskusi di Jakarta, Kamis.

Sektor kelautan dan perikanan termasuk dalam bidang pangan yang menjadi salah satu topik debat capres tahap kedua pada 17 Februari 2019.

Menurut Chalid, dengan regulasi seperti peraturan presiden yang mengintegrasikan zonasi kedua wilayah tersebut, maka ke depan berbagai daerah di Nusantara juga harus menjadikannya sebagai rujukan untuk tata ruangnya.

Mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) itu juga menyayangkan saat ini isu-isu substantif sektor kelautan dan perikanan tidak banyak keluar ke ruang publik, dan sebaliknya lebih banyak dipenuhi berbagai gimmick masing-masing capres.

Ia juga menyayangkan tidak ada debat capres yang khusus mengulas sektor kelautan dan perikanan. "Belum terlambat untuk mengarusutamakan isu laut," ucapnya.

Dalam diskusi tersebut juga dipaparkan pandangan kedua kubu capres.

Capres dan Cawapres nomor urut 01 yaitu Joko Widodo-Ma'ruf Amin memiliki sejumlah program seperti revitalisasi dan pembangunan sarana prasarana logistik seperti pelabuhan, pengembangan industri pangan, perikanan budi daya, pemberantasan pencurian ikan, dan bank mikro nelayan sebagai akses permodalan.

Sedangkan Capres dan Cawapres nomor urut 02 yaitu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memiliki sejumlah program seperti peningkatan konsumsi dan produksi perikanan yang berprotein tinggi dan pemberian kredit perbankan untuk nelayan.