Debat Capres diharapkan lahirkan pasangan calon yang berani lawan mafia pangan

Debat ini harus bisa menggambarkan sikap kedua pasangan calon terhadap nasib petani, nelayan, petambak, peternak

Jakarta, (ANTARA News) - Debat calon presiden dan wakil presiden putaran kedua pada 17 Februari 2019 diharapkan akan melahirkan pasangan calon pemimpin yang berani melawan mafia dan kartel pangan di Indonesia.

Pengamat ekonomi dari Asosiasi Kader Sosio Ekonomi Strategis (Akses) Suroto di Jakarta, Selasa, mengatakan tema soal pangan dalam debat capres putaran kedua menyangkut masalah krusial karena terkait dengan kepentingan domestik dan menyangkut kebutuhan banyak orang.

"Berbicara soal pangan ini, sebetulnya kita saat ini sudah masuk negara kategori rawan pangan sejak 2013. Bukan hanya karena kita sudah bergantung pada importasi, tapi juga pemenuhan gizi kita dalam kondisi tidak berkecukupan. Ini juga diafirmasi adanya persentase balita stunting atau derita busung lapar hingga 38 persen pada akhir 2018," katanya.

Menurut dia, kondisi seperti itu sebetulnya sudah sangat serius karena bisa menyebabkan "lost generation " dalam jumlah yang tidak main-main atau sekitar 38 persen dari jumlah balita di Indonesia.

Ia menambahkan, kedua pasangan calon dalam debat diharapkan mampu membawa isu pangan termasuk solusi masalah mafia kartel pangan.

"Debat ini harus bisa menggambarkan sikap kedua pasangan calon terhadap nasib petani, nelayan, petambak, peternak yang selama ini selalu menjadi pihak yang dikorbankan dalam soal antagonisme harga ini," katanya.

Ia menilai sampai saat ini belum pernah secara serius menangani masalah kerawanan pangan ini karena skema yang dikembangkan pemerintah selalu kuratif dan parsial.

"Soal ketersediaan lahan misalnya, kita tidak membicarakan soal reforma agraria secara serius masuk ke tata kelolanya, tapi baru bicara tentang sertifikasi tanah. Visi kedua Capres belum ada yang menyentuh soal ini. Padahal ini kunci keberhasilan kita dalam menciptakan kedaulatan pangan," katanya.

Sampai hari ini ia menilai belum ada capres/cawapres yang membicarakan soal bagaimana agar Indonesia memiliki kemampuan untuk berdaulat dalam pangan dan menciptakan nilai tambah buat rakyat petani, nelayan dan pembudidaya.