Jokowi: Guru terampil harus lebih besar dibanding yang normatif

Harus ada pergeseran strategi, setelah infrastruktur kita akan masuk kepada yang namanya pembangunan sumber daya manusia secara besar-besaran."

Sawangan, Depok (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo mengatakan pendidikan ke depan akan difokuskan ke vokasi sehingga guru terampil jumlahnya harus lebih banyak ketimbang guru normatif.

"Sekolah vokasi, SMK, guru-guru harus di-'upgrade' terutama yang berkaitan dengan kemampuan skill, kemampuan guru dalam melatih siswanya. Guru yang terampil harus lebih banyak dari guru normatif," kata Jokowi saat membuka Rembuk Nasional Pendidikan di Pusat Pendidikan dan Latihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sawangan, Depok, Selasa.

Kepala Negara mengungkapkan saat ini guru normatif di sekolah vokasi masih mendominasi sekira 65 persen dibanding guru terampil.

Jokowi mencontohkan guru normatif itu adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia.

Jokowi berharap dengan lebih banyaknya guru-guru terampil, maka para siswa memperoleh mata pelajaran yang bisa diterapkan langsung untuk dunia kerja.

Untuk itu, Jokowi meminta para kepala dinas pendidikan yang hadir untuk memperbaiki kondisi ini sehingga kedepannya harus lebih banyak guru terampil agar lulusan SMK bisa langsung siap menghadapi dunia kerja.

"Yang 35 persen ini tugas kementerian bapak ibu semua untuk menyiapkan ini, meng-upgrade, bisa melatih agar guru terampil itu lebih banyak," kata Jokowi.

Presiden menegaskan bahwa tahun ini pemerintah akan fokus besar-besaran pada pengembangan sumber daya manusia, setelah 4,5 tahun fokus pembangunan infrastruktur.

"Harus ada pergeseran strategi, setelah infrastruktur kita akan masuk kepada yang namanya pembangunan sumber daya manusia secara besar-besaran," katanya.

Jokowi mengatakan jika Indonesia tidak terjebak menjadi negara berpendapatan menengah, maka harus memiliki infrastruktur dan sumber daya manusia harus baik.

"Ini menjadi prasyarat, supaya kita tidak terjebak pada negara dengan pendapatan menengah dan bisa melompat kepada negara sangat maju," katanya.

Untuk menyiapkan SDM yang baik, Presiden meminta tidak ada tumpang tindih tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah.

""Harus betul-betul jelas apa yang jadi tanggung jawab saudara, apa yang jadi tanggung jawab menteri, tanggung jawah provinsi, tanggung jawab kabupaten kota. Harus jelas. Tidak bisa kita tidak terkonsolidasi," kata Jokowi.