Walhi minta capres-cawapres serius atasi ketimpangan penguasaan lahan dan konflik agraria

Reformasi agraria yang didorong tidak hanya sekadar bagi-bagi tanah, tapi lebih kepada menyelesaikan persoalan krusial, yakni ketimpangan penguasaan lahan antara korporasi dan masyarakat, persoalan konflik agraria dan pengentasan kemiskinan

Jakarta (ANTARA News) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menginginkan agar calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menunjukkan komitmen serius dalam mengatasi ketimpangan penguasaan lahan, konflik agraria dan pengentasan kemiskinan.

"Dari kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ini belum menyasar secara utuh terkait penyelesaian konflik agraria maupun reforma agraria dalam visi dan misi mereka," kata Manajer Kampanye Keadilan Iklim Eksekutif Nasional Walhi Yuyun Harmono dalam konferensi pers di Kantor Eksekutif Nasional Walhi, Jakarta, Selasa.

Walhi menyatakan bahwa reformasi agraria yang didorong adalah tidak hanya sekadar bagi-bagi tanah tapi lebih kepada menyelesaikan tiga persoalan krusial yakni ketimpangan penguasaan lahan antara korporasi dan masyarakat, persoalan konflik agraria dan pengentasan kemiskinan.

"Saya kira reforma agraria belum mencapai sasaran, baru sampai tahap bagi-bagi sertifikat tapi belum menyelesaikan persoalan krusial yakni ketimpangan penguasaan lahan, konflik agraria dan pengentasan kemiskinan," ujarnya.

Menurut dia, reforma agraria juga harus menyelesaikan persoalan kemiskinan karena itu adalah dua hal yang beririsan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Manajer Kampanye Walhi Sulawesi Tengah Stevandi menambahkan kondisi yang ada saat ini adalah di saat negara menegakkan reforma agraria, di lain sisi ada korporasi yang merampas tanah.

"Reforma agraria bukan sekadar bagi-bagi tanah, tapi paling penting adalah reforma agraria harus menempatkan kedaulatan petani atas tanahnya," katanya.

Stevandi mengatakan penataan kembali kepemilikan atau penguasaan agraria berlandaskan pada kepentingan kaum tani dan kaum kelas kecil lainnya harus menjadi prioritas.

Menurut dia, pemerintah perlu membatasi penerbitan izin, mencabut konsesi-konsesi korporat yang bermasalah dan berhenti memberikan insentif kepada korporasi sawit serta menghentikan proses-proses kriminalisasi yang terjadi kepada pejuang lingkungan hidup.

Dia mengatakan sebaik apapun program yang disusun dan selengkap apapun program yang dibangun, tanpa mengenali dan menyentuh akar persoalan pokok masalah agraria di Indonesia, maka hanya akan menjadi keniscayaan yang tidak pernah terwujud di negeri ini.

"Mestinya negara perlu melihat 'problem' agraria di negeri ini tidak dalam kerangka modal, melainkan dalam hal yang paling fundamental yaitu kedaulatan petani. Ini adalah jawaban atas segala kebimbangan selama ini," ujarnya.

"Ini merupakan pekerjaan serius yang harus dijawab oleh para calon presiden dan wakil presiden. Pertanyaannya adalah, apakah mereka berani mengimplemtasikan program-program yang lebih progresif dan berpihak pada kaum tani" tambahnya.