BBM Satu Harga akan menjadi "bola panas" di debat capres

Kebijakan BBM ini akan menjadi sorotan masyarakat Indonesia pada debat calon presiden Minggu (17/2) nanti, karena BBM adalah masalah yang sangat sensitif bagi kehidupan masyarakat Indonesia.

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu menilai kebijakan Presiden Joko Widodo terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga akan menjadi "bola panas" sekaligus salah satu penentu keunggulan elektabilitas dalam debat calon presiden tahap dua yang akan digelar pada Minggu (17/2).

Gus Irawan yang dihubungi Antara di Jakarta, Senin, mengatakan calon petahana Joko Widodo-Maaruf Amin pasti akan memamerkan kebijakan BBM satu harga sebagai keberhasilan pemerintahan di bidang energi saat ini.

Padahal, kata Gus, argumentasi mengenai keberhasilan kebijakan BBM satu harga itu akan dengan mudah dipatahkan pasangan Prabowo-Sandiaga Uno.

"Kebijakan BBM satu harga belum efektif dirasakan di seluruh masyarakat. Kebijakan satu harga itu lebih di tingkat penyalur, tapi tidak di tingkat pengecer di daerah-daerah tetap naik signifikan," ucapnya.

Pemerintah, kata Gus, perlu lebih rinci menjelaskan keadaan dan hasil sebenarnya dari pelaksanaan kebijakan BBM satu harga tersebut. Hal itu terkait jumlah lembaga penyalur BBM satu harga yang sangat tidak memadai.

Saat ini menurut Gus, jumah lembaga penyalur BBM satu harga baru sekitar 130 unit. Jumlah itu, sangat tidak memadai dibandingkan dengan 17 ribu pulau yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Misalnya lembaga penyalur BBM satu harga dibangun di Sorong, Papua Barat. Oke di Sorong, satu harga. Tapi ketika dibawa ke daerah-daerah pelosok di Papua lainnya oleh pengecer dan dijual ke masyarakat? Apakah tetap satu harga? siapa yang bisa mengontrol? Harganya bisa meningkat," ujarnya.

Jadi, lanjutnya, kebijakan BBM satu harga tersebut baru terjadi di tingkat penyalur. Pasalnya, di tingkat pengecer, terutama di berbagai daerah di luar kota besar, harga BBM tetap meningkat jauh dibanding harga yang ditetapkan. "Kalau satu harga di tingkat penyalur itu sudah terjadi sejak lama," ujar dia.

Gus kemudian mencontohkan di daerah pemilihannya, yakni Labuhanbatu Selatan, Pinang, Sumatera Utara, yang notabenenya masih daerah perkotaan, harga BBM di tingkat pengecer jauh dari harga di tingkat penyalur yakni mencapai Rp10-11 ribu untuk premium per liternya. Sedangkan di tingkat penyalur harga premium per liternya di kisaran Rp6000.

"Itu saya temui saat saya reses. Di daerah Labuhanbatu Selatan di dapil saya, di tingkat pengecer Rp10-11 ribu premium, padahal itu di daerah kota," ujar Politisi dari Partai Gerindra itu.

Gus mengatakan kebijakan BBM ini akan menjadi sorotan masyarakat Indonesia pada debat calon presiden Minggu (17/2) nanti, karena BBM adalah masalah yang sangat sensitif bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Terobosan kebijakan untuk pengendalian harga BBM untuk periode pemerintahan 2019-2024 pun sangat dinantikan masyarakat.