Pers garda terdepan penyokong pembangunan

Pangkalpinang (ANTARA News) - Tidak ada kemajuan suatu daerah tanpa dukungan media massa. Maka tidak mengherankan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadikan pers sebagai garda terdepan, pendukung berbagai program strategis pembangunan berbasis digital.

Hari Pers Nasional 2019 diperingati setiap 9 Februari yang dipusatkan di Surabaya, Jawa Timur mengusung tema "Pers Menguatkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital". Ini berbading lurus dengan berbagai program pemerintah provinsi dalam memajukan perekonomian masyarakat berbasis teknologi informasi.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan mengatakan, Hari Pers Nasional tahun ini sebagai momentum dalam memasifkan pengembangan pembangunan agropolitan sebagai bagian upaya membangkitkan kembali komoditas "Muntok White Pepper" yang sudah mulai menghilang di pasar internasional.

Selanjutnya, pengembangan sektor pariwisata, peningkatan ekonomi masyarakat, pengembangan energi dan infrastruktur kewilayahan dan terakhir pemerintah provinsi ingin melakukan pengembangan demokrasi.

Saat ini indeks pembangunan manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 69,55. angka tersebut masih di bawah angka nasional, sehingga perbaikan kualitas manusia dilihat dari segi aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi akan terus ditingkatkan.

Selain itu berbagai isu strategis yang juga memiliki implikasi multidimensi, yaitu melambatnya pertumbuhan ekonomi, rendahnya kemandirian pangan, belum optimalnya tingkat pendidikan masyarakat, mutu pelayanan kesehatan dan kualitas infrastruktur serta konektivitas, rehabilitasi, pengendalian lingkungan hidup serta penanggulangan bencana.

"Tanpa media masa tentunya penyebaran informasi tentang penyelenggaraan pemerintah tidak terbuka untuk publik. Oleh karena itu, saya mengapresiasi peran wartawan dalam pembangunan daerah dalam penyebarluaskan informasi kepada masyarakat," ujarnya.

Oleh karena itu, media massa dan wartawan harus menjadi garda terdepan dalam memberikan kontribusi pada Pembangunan di provinsi penghasil bijih timah nomor dua terbesar dunia ini.

"Saya banyak mengetahui keluhan masyarakat dari media dan setelah tahu langsung melakukan kroscek dan menindak lanjutinya apa yang menjadi keluhan masyarakat.

Wartawan ini diibaratkan seorang dokter spesialis yang selalu fokus pada salah satu penyakit sesuai dengan keilmuannya dan kemampuannya. Oleh karena itu, media massa sangat memberikan kontribusi terhadap kelangsungan pembangunan sumber daya manusia dan ekonomia masyarakat daerah ini," katanya.

Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil meminta pers untuk terus mengawal pembangunan daerah itu agar menjadi lebih baik.

"Saya mengucapkan terimakasih kepada kawan-kawan pers yang selama 86 hari saya bekerja ini terjalin hubungan dengan baik dan semoga kedepan ini bisa lebih ditingkatkan," katanya.

Ia menilai peran pers sangat penting sekali dalam pembangunan Kota Pangkalpinang, karena pers merupakan penyampai informasi seluruh kegiatan maupun program Pemkot Pangkalpinang kepada masyarakat.

Oleh karena itu, kedepannya hubungan antara pers dengan pemerintah lebih ditingkatkan dan bersama-sama membangun Kota Pangkalpinang sebagai kota beribu senyuman.

"Dalam memperingati Hari Pers Nasional ini, saya berharap seluruh wartawan khususnya di kota ini untuk terus bekerja secara profesional dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat," ujarnya.

Bupati Bangka, Mulkan mengatakan pers merupakan garda terdepan dalam sebuah pemerintahan terutama dalam hal publikasi program pemerintah, karena tanpa pers masyarakat minim yang mengetahui program pemerintah, oleh sebab itu pemerintah sangat butuh pers untuk menyebarkan informasi kepada publik.

Peringatan hari pers kali ini, pihaknya mengapresiasi sebesar-besarnya peran pers dalam pemerintahan, sebab pesat dan tidaknya suatu pemerintahan bisa diukur dengan peran aktif media disekelilingnya, karena pers merupakan mitra yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga pemerintah bila tidak ada pers tidak ada apa-apanya.

Tidak hanya itu, pers juga insan yang merupakan pengontrol setiap program pemerintah, selain sebagai jembatan informasi antara pemerintahan dan masyarakat.

"Selama ini pers di Kabupaten Bangka tidak menyalahgunakan fungsi dan perannya serta tetap berada di tengah-tengah dengan penyajian informasi yang berimbang. Oleh karena itu, diharapkan ke depannya pers bisa menampilkan cover corak dan bingkai berita dengan lebih baik, agar lebih menarik sehingga dicintai masyarakat dan timbul rasa memiliki," katanya.

Anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady mengatakan pers sebagai pilar keempat dalam sistem demokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan suatu daerah.

"Sejauh ini peran rekan-rekan wartawan cukup ampuh menjadi pengawal demokrasi yang mengedepankan aspirasi masyarakat, karena banyak hal yang tidak terjangkau oleh kami di legislatif ataupun eksekutif, namun bisa diadvokasi oleh rekan-rekan wartawan," katanya.

Dalam momentum Hari Pers Nasional tahun ini, Rio berharap awak media khususnya yang bertugas di Kota Pangkalpinang agar dapat tetap menjaga independensi dari kepentingan politik praktis manapun dan menjauhi praktik transaksional dalam menyuarakan suara rakyat.

Selain itu, juga diminta seluruh pejabat pemerintah untuk mempermudah tugas para jurnalis dalam mendapatkan informasi agar dapat disampaikan kepada masyarakat.

"Dengan memudahkan tugas jurnalis setiap kegiatan pemerintah dapat tersampaikan dan diketahui publik, apalagi di era digital ini akses informasi lebih mudah diperoleh. Melalui awak media masyarakat dapat mendapatkan informasi dengan cepat dan hangat," ujarnya.

Ketua PWI Provinsi Kepulauan Babel, M Fathurrahman mengatakan Hari Pers Nasional diselenggarakan untuk merayakan hari jadi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985. Keputusan Presiden Soeharto pada tanggal 23 Januari ini menyatakan bahwa pers nasional Indonesia mempunyai sejarah perjuangan dan peranan penting dalam melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Selain itu dewan pers kemudian menetapkan hari pers nasional dilaksanakan setiap tahun secara bergantian di ibu kota provinsi se-Indonesia.

HPN dilaksanakan secara bersama antara komponen pers, masyarakat, dan pemerintah. Selain itu dalam acara ini terlibat pemerintah daerah yang ditunjuk menjadi tempat dan panitia penyelenggara. Landasan ideal HPN merupakan sinergi. Sinergi antar komponen pers, masyarakat, dan pemerintah dapat berjalan dengan seimbang.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985 HPN yang telah digodok, sebagai salah satu butir keputusan kongres ke-28 PWI yang dilaksanakan di kota Padang, Sumatera Barat, tahun 1978. Kesepakatan tersebut tidak lepas dari kehendak masyarakat untuk menetapkan 1 hari bersejarah untuk memperingati peran dan juga keberadaan pers secara nasional.

Selain itu dalam sidang ke-21 Dewan Pers di Bandung pada 19 Februari 1981 kehendak tersebut akhirnya disetujui oleh Dewan Pers untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah sekaligus menetapkan penyelenggaraan hari pers nasional. Pers mengalami dinamika dan permasalahannya dari masa keemasan. Bukan hanya itu, pers membantu mempublikaskan keadilan yang terjadi hingga saat ini.

"Dengan adanya hari pers nasional ini bukan hanya membangkitkan masyarakat dan menjalin kerja sama antara pers dan juga masyarakat umum untuk memberikan informasi yang benar kepada publik," katanya.*