Waspadai KLB imunisasi di 17 kabupaten se-Papua

Cakupan imunisasi dasar lengkap per Desember 2018 baru mencapai 58 persen dibandingkan dengan target nasional sebesar 95 persen

Jayapura, (ANTARA News) - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua, Aloysius Giyai meminta 17 kabupaten di provinsi itu untuk mewaspadai terjadinya kasus kejadian luar biasa (KLB) imunisasi sepanjang 2019 akibat masih rendahnya cakupan imunisasi dasar di wilayahnya.

"Cakupan imunisasi dasar lengkap per Desember 2018 baru mencapai 58 persen dibandingkan dengan target nasional sebesar 95 persen. Ada 17 kabupaten yang cakupan imunisasi sangat rendah. Saya sudah ingatkan kepada para kepala dinasnya untuk memperhatikan hal itu," katanya ketika dikonfirmasi dari Jayapura, Sabtu.

Ke-17 kabupaten itu yakni Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nduga,Tolikara, Lanny Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Mamberamo Tengah, Mamberamo Raya, Waropen, Supiori, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Paniai, Yalimo dan Asmat.

Menurut dia, selama 2015 hingga 2017 terjadi sejumlah kasus KLB di antaranya di Kabupaten Asmat, Distrik Mbua dan Yigi-Kabupaten Nduga, Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai, Distrik Samenage dan Korowai-Kabupaten Yahukimo, dan Distrik Okbab- Kabupaten Pegunungan Bintang.

"Kematian yang terjadi umumnya dengan pola yang sama yakni menimpa bayi dan anak-anak, terjadi di daerah terisolasi Papua, petugas kesehatan tidak ada di situ, fasilitas kesehatan minim, penduduk menyebar dengan jarak sangat jauh dan terjadi gizi buruk di situ. Ini harus jadi perhatian semua kabupaten ,terutama yang pernah mengalami KLB," katanya.

Selain itu, mantan Direktur RSUD Abepura ini juga mengatakan dirinya akan meminta Badan Pengawas Keuangan (BPK) mengaudit anggaran kesehatan, terutama Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di kabupaten-kabupaten di Provinsi Papua yang mendapat rapor merah dalam bidang pelayanan kesehatan.

"Ada sejumlah besar kabupaten kota yang punya rapor merah. Dan ada 17 kabupaten yang berpotensi KLB ke depan. Saya akan minta BPK audit dana kesehatan, terutama dana BOK di daerah yang rapornya merah," ujarnya.

Mantan Kepala Puskesmas Koya itu menjelaskan setiap tahun Dinkes Papua dalam Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) selalu memberikan rapor pelayanan kesehatan kepada semua kabupaten/kota.

Tujuannya ialah memotivasi para kepala dinas kesehatan, direktur rumah sakit, kepala puskesmas serta para kepala daerah untuk mengetahui tingkat derajat kesehatan masyarakat di daerahnya dan memperbaikinya.

"Data 2017 ada beberapa kabupaten yang rapor merah yakni Waropen, Mamberamo Raya, Puncak Jaya, Puncak, Tolikara, Dogiyai, Intan Jaya, Deiyai, Nduga dan Yahukimo," katanya.