... Pemotongan itu juga mencerminkan ada problem ketersediaan dana bagi parpol dalam menjalankan fungsi elektoralnya...
Jakarta (ANTARA News) - Partai NasDem memiliki kebijakan antimahar dan tidak potong gaji kadernya yang berada di parlemen sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
"Biaya politik di NasDem itu tidak menjadi dominan," kata Sekjen DPP Partai NasDem, Johnny G Plate, di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, dengan tiada pemotongan gaji, partainya ingin membuktikan bahwa gerakan perubahan restorasi Indonesia itu bukan hanya slogan saja, tetapi bisa mengurangi potensi korupsi.
"Setidaknya caleg tidak ada beban finansial yang harus dipertanggungjawabkan atau dibayar kembali. NasDem juga tidak akan mengambil uang kepada caleg yang terpilih dan duduk di parlemen. Tidak ada pungutan uang atau potong gaji untuk membiayai partai," kata Johnny.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh, juga menekankan, profesionalisme yang menjadi patokan di NasDem, untuk kadernya harus diimbangi dengan moralitas.
Jadi, kata dia, kalau ada yang mengatakan NasDem antikorupsi, itu bukan pertanyaan yang harus dijawab. "Pakta integritas simpan jauh-jauh karena kita bukan lagi dalam diskursus masalah antikorupsi, kita ingin bangsa ini harus meminimalisir praktik korupsi, tapi ini bukan kerjaan satu-satunya, memberantas korupsi," kata Surya.
Menurut dia, banyak pekerjaan rumah yang tak kalah penting untuk membangun kesadaran masyarakat terkait hak dan kewajiban. Pemberantasan korupsi adalah kewajiban semua.
"OTT kita mengelus dada, kalau setiap minggu dicopot, ada yang salah, NasDem menyatakan kesedihannya. Kita dukung giat pemberantasan korupsi tetapi kita ingatkan bahwa preventif jauh lebih penting daripada gerakan represif," tuturnya.
Di tempat terpisah, Sekjen Transparency International Indonesia (TII), Dadang Trisasongko, setuju dengan langkah NasDem.
Ia berpendapat pemotongan gaji anggota dewan hal itu idealnya tidak dilakukan partai politik karena jika ada partai politik yang memotong gaji anggota dewan untuk operasional patut diduga ada masalah internal partai dalam menyediakan dana.
Ia berpendapat, partai politik semestinya bisa transparan dalam mengumumkan sumber dana mereka.
"Idealnya memang gaji mereka (anggota dewan) tidak dipotong oleh partainya. Pemotongan itu juga mencerminkan ada problem ketersediaan dana bagi parpol dalam menjalankan fungsi elektoralnya," ujarnya.
Pegiat antikorupsi ini menambahkan yang menjadi masalah adalah ketika anggota DPR atau DPRD yang melakukan korupsi itu bukan untuk keperluan bertahan hidup atau operasional karena gaji tidak mencukupi, namun untuk gaya hidupnya yang mewah.*
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019
