Basarah bilang pernyataan Ahmad Dhani terkait Nasakom provokatif

Sukabumi, Jawa Barat (ANTARA News) - Wakil Sekjen PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, mengatakan, Ahmad Dhani yang menyebut munculnya Nasakom Baru merupakan pernyataan yang provokatif, menghasut dan membuat masyarakat menjadi panik.

"Yang namanya Partai Komunis Indonesia dan penyebaran ajaran komunis itu sudah dilarang oleh TAP MPRS Nomor 25 tahun 66 tentang pelarangan organisasi PKI dan penyebaran ajaran komunis di seluruh NKRI," kata Basarah, di sela kegiatan Safari Kebangsaan di Sukabumi, Jawa Barat, Jumat.

Ia juga mengatakan, pelarangan PKI ditegaskan TAP MPR Pamungkas atau TAP MPR paling terakhir yang pernah dibuat oleh lembaga MPR selama MPR ada, yaitu TAP MPR Nomor 1/2003 tentang evaluasi materi, evaluasi peninjauan materi, dan status hukum seluruh TAP MPRS dan TAP MPR mulai dari 1960 sampai 2002 komposisi TAP MPRS Nomor 25/1966 tentang pelarangan organisasi PKI dan penyebaran ajaran komunisme dinyatakan masih berlaku.

"Jadi dengan demikian karena MPR sekarang sudah tidak lagi memiliki wewenang untuk membuat ketetapan MPR yang mengikat keluar, apalagi mencabut ketetapan MPR sebelumnya maka legal standing TAP MPRS Nomor 25 tahun 66 itu permanen, selamanya, sehingga dalam konsep ketatanegaraan Indonesia sudah tidak ada lagi celah untuk menghidupkan organisasi partai politik atau organisasi masyarakat yang berasaskan komunisme ataupun menyebarkan ajaran ajaran komunis," kata dia.

Basarah juga prihatin atas aktivitas propaganda fitnah, hoaks dan kebohongan memasuki masa kampanye Pilpres dan Pileg.

"Seharusnya dalam masa kampanye ini narasi publik yang dibangun oleh unsur-unsur yang terlibat di dalam tim pemenangan Pasangan calon presiden baik, Pasangan calon presiden maupun tim suksesnya menyampaikan narasi yang berikan pendidikan politik kepada masyarakat luas, sehingga kemudian peran fungsi dan tanggung jawab partai politik untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat itu betul-betul dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab," katanya.

Basarah juga mengungkapkan dalam KUHP, seseorang bisa diancam pidana pelaku yang menyebarkan paham komunisme dan mendirikan organisasi yang berdasarkan komunis atau membantu organisasi komunis diancam penjara.

"Kalau memang benar ada upaya untuk menghidupkan kembali ajaran komunisme, itu merupakan satu tindak pidana maka silahkan seluruh komponen masyarakat Indonesia atau warga negara Indonesia melaporkan dugaan adanya pihak-pihak tertentu yang menghidupkan kembali paham komunisme," katanya.

Jika polisi tidak menemukan adanya pihak-pihak tertentu yang akan menghidupkan paham komunis apalagi Nasakom,bmaka polisi wajib bertindak karena ini suatu berita bohong atau hoaks dan fitnah yang dapat meresahkan masyarakat.

Ahmad Dhani dalam video yang beredar di Twitter menyebut kemungkinan munculnya Nasakom baru, yang di dalamnya terdapat NU.