"Prosedur remisi ini sering tidak jelas, dalam kasus Susrama yang disebut dengan berkelakuan baik di dalam lapas itu apa indikatornya," ujar Amiruddin di Gedung Komnas HAM Jakarta, Jumat.
Menurut Amiruddin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pihak yang berwenang untuk mengeluarkan rekomendasi remisi, seharusnya dapat menjelaskan secara komprehensif mengenai indikator dari "berkelakuan baik" sebagai salah satu syarat pemberian remisi.
"Remisi itu memang hak yang diberikan kepada narapidana, tapi untuk kasus ini persoalannya bukan hanya pada penerima (remisi) saja tapi juga pada pemberi remisi, apa pertimbangannya," tambah Amiruddin.
Susrama adalah otak di balik pembunuhan wartawan Radar Bali, Anak Agung Ngurah Bagus Narendra Prabangsa. Prabangsa dibunuh karena memberitakan tindak pidana korupsi pembangunan sekolah yang dilakukan oleh Susrama.
Baca juga: Jaksa: Susrama Dalang Pembunuhan Wartawan
Baca juga: Puluhan wartawan gelar aksi tolak remisi Susrama
Lebih lanjut Amiruddin mengatakan bahwa Prabangsa adalah salah satu jurnalis yang menjalankan tugasnya sebagai mata dan telinga masyarakat.
"Remisi ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki sensitivitas terhadap kebebasan pers dan hak publik untuk mengakses informasi, karena remisi diberikan kepada seorang pembunuh jurnalis yang sedang meliput dugaan tindak pidana korupsi. Ada pesan negatif dalam pemberian remisi ini," jelas Amiruddin.
Menurut Amiruddin remisi yang diberikan kepada pembunuh jurnalis akan berakibat pada menurunnya kualitas demokrasi suatu bangsa.
"Kalau jurnalis tidak nyaman dalam bekerja, kualitas dari demokrasi kita jadi menurun," kata Amiruddin.
Baca juga: AJI: Pemberian remisi untuk Susrama tidak tepat
Baca juga: Presiden: Usulan revisi remisi Susrama masih dalam proses
Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2019
