Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menyatakan, partai politik Islam tidak perlu mengkhawatirkan wacana penggunaan asas tunggal Pancasila bagi partai politik, dan NU sendiri mendukung pemberlakukan asas tunggal tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara."Partai Islam tak perlu khawatir, karena Pancasila tidak akan mengganti agama dan agama bukan Pancasila," kata Hasyim usai menerima kunjungan delegasi Baitul Muslimin Indonesia (BMI), sayap Islam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang dipimpin Taufik Kiemas dan Pramono Anung di gedung PBNU, Jakarta, Kamis.Menurut Hasyim, fungsi Pancasila adalah sebagai tata nilai dan aturan main dalam politik kebangsaan, serta berperan dalam menyatukan dan menjaga keutuhan negara dan bangsa yang terdiri dari berbagai agama dan beragam suku bangsa."Pancasila itu bukan milik Orde Baru. Pancasila sudah ada sejak Indonesia lahir dan akan terus ada sampai nanti," kata pengasuh Pondok Pesantren Al Hikam, Malang, Jawa Timur, tersebut. Dikatakannya, hukum penerapan asas tunggal itu hanya wajib bagi partai politik karena mereka bermain dalam tingkat negara. Partai politik, lanjutnya, ibarat sebuah keluarga yang memiliki fungsi, tujuan dan aturan sendiri. "Sedangkan posisi pemerintahan adalah ibarat sebagai Rukun Tetangga (RT) yang bertugas mengkoordinasikan dengan aturan yang disepakati bersama agar semuanya bisa berjalan," katanya. Sementara untuk tingkat ormas Islam, menurut Hasyim, tak perlu terikat aturan asas tunggal karena mereka berada dalam level masyarakat yang menjalankan ajaran agama sebagai sebuah tata nilai. "Kewajiban menjalankan sholat kan tidak perlu diatur oleh undang-undang, nanti banyak yang protes karena negara ini kan bukan milik umat Islam saja," katanya. Menanggapi penolakan asas tunggal Pancasila oleh sejumlah parpol Islam, Sekretaris Jenderal Konferensi Internasional Cendekiawan Islam (ICIS) itu menduga, partai Islam tersebut berfikir Islam berada di satu pihak dan Pancasila di pihak lain. "Sehingga menurut mereka Islam dan Pancasila tidak bisa disatukan," katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
