Presiden tak ingin ada sengketa tanah wakaf di Cianjur

Cianjur (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo menyatakan tidak ingin ada sengketa atau konflik tanah wakaf terjadi di Cianjur sehingga ia membagikan sertifikat tanah wakaf untuk masjid, mushola, madrasah, dan lembaga pendidikan Islam di wilayah tersebut.

"Siang hari ini telah kita serahkan 115 sertifikat wakaf kepada bapak-bapak semuanya. Kenapa sertifikat ini kita kerjakan dan dipercepat? Setiap saya ke daerah, setiap saya masuk ke desa, setiap saya masuk ke kampung, sering sekali banyak yang memberikan masukan kepada saya, mengenai sengketa lahan, sengketa tanah, konflik tanah. Utamanya yang berkaitan dengan tanah wakaf," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Masjid Al-Ittihad Pondok Pesantren Al-Ittihad Desa Langensari, Karangtengah, Cianjur, Jumat.

Ia menyerahkan sertifikat tanah wakaf kepada para pengelola masjid, mushola, madrasah, dan lembaga pendidikan Islam setelah menunaikan salat Jumat di Masjid Al-Ittihad bersama para ulama, kiai, dan para santri Pondok Pesantren tersebut.

Presiden mengatakan perlunya sertifikasi tanah wakaf karena persoalan konflik lahan bisa terjadi seiring waktu.

"Dulu-dulu enggak ada masalah tapi sekarang bisa menjadi masalah karena juga masjidnya, musholanya, pondoknya belum pegang yang namanya tanda bukti hak hukum atas tanah yang namanya sertifikat," katanya.

Ia mencontohkan, banyak terjadi ahli waris menuntut lahan yang telah dijadikan masjid ketika harga tanahnya naik signifikan.

"Kejadian ini banyak, saya ceritakan di Jakarta, di pusat kota, masjidnya besar, sudah di bangun bertahun-tahun enggak ada masalah, tapi belum pegang sertifikat. Begitu tanah di situ harganya Rp120 juta permeter nah ini ahli waris memasalahkan, diminta terus gimana," katanya.

Selain itu di provinsi lain di Sumatera, ada sebuah masjid besar yang separuh lahannya dipermasalahkan karena belum adanya sertifikat tanah masjid.

Oleh sebab itu ia memerintahkan pada jajarannya agar segera menyelesaikan urusan sertifikat yang berkaitan dengan masjid, mushola, madrasah, dan tempat pendidikan Islam secepat-cepatnya.

"Untuk apa? Supaya tidak ada konflik tanah, konflik lahan di kemudian hari, mungkin hari ini belum, besok pagi bisa saja terjadi masalah," katanya.

Presiden pada kesempatan itu langsung menanyakan kepada Kepala BPN setempat target penyelesaian sertifikasi di daerah Cianjur dan sekitarnya.

Diperkirakan dan ditargetkan pada 2424 seluruh tanah di wilayah tersebut telah tersertifikasi.

"Masih belum semua. Karena kita punya 800 ribu masjid dan mushola. Masih banyak pekerjaan kantor BPN untuk menyelesaikan ini," katanya.

Hadir pada kesempatan tersebut mendampingi Presiden Jokowi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Koordinator Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.