Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo ingin memaksimalkan tunjangan kinerja bagi pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras kementerian tersebut.
"Saya tidak tahu yang diajukan ke saya berapa tapi akan saya berikan paling maksimal sebagai ucapan terima kasih bagi ke seluruh jajaran kantor wilayah kantor BPN di seluruh tanah air," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Rabu.
Presiden menyampaikan hal itu dalam pembukaan rapat kerja nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Tertanahan Nasional 2019 yang juga dihadiri oleh Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan sekitar 800 orang pegawai eselon 1 dan 2 Kementerian ATR/BPN.
Dalam sambutan Sofyan Djalil yang disampaikan sebelum sambutan presiden, Sofyan mengatakan bahwa BPN sedang mendorong kenaikan tunjangan kinerja agar dapat menjadi lebih baik.
"Saya mau jawab mengenai tunjangan kinerja, belum sampai di meja saya, belum sampai di meja saya. Tapi perlu saya sampaikan bahwa untuk BPN akan kita berikan kinerja paling maksimal," tegas Presiden.
Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran BPN di pusat hingga daerah karena dapat mencapai target penerbitan akta tanah.
"Sekali lagi terima kasih kepada seluruh jajaran BPN pusat sampai daerah karena target-target selalu kita lampaui, dulu-dulu akta tanah hanya terbit 500 ribu, kemudian 5 juta (akta), loncatannya 10 kali lipat, sangat tinggi sekali kemudian loncat lagi menjadi 7 juta (akta), jadi 9 juta (akta), loncatan-loncatan seperti itu yang harus kita berikan apresiasi dan penghargaan. Sekali lagi terima kasih kerja kerasnya sehingga target ke Pak Menteri terakhir pada 2018 tercapai dan terlampaui," ungkap Presiden.
Presiden mengaku tahu bahwa seluruh jajaran BPN bekerja siang malam untuk mengejar target pembuatan akta.
"Jangan pikir saya tidak tahu untuk mengejar target yang saya berikan. Setiap kunjungan ke daerah pasti saya tanyakan, saya telepon Pak Menteri 'Pak, saya mau ke provinsi ini, ada tidak sertifikat yang saya bisa berikan?'," ungkap Presiden mengulang percakapannya dengan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.
Menurut Presiden, akta tanah yang ia berikan tidak banyak, hanya 160 ribu akta dar 9,3 juta akta yang terbit pada 2018.
"10 persennya juga tidak ada, itu simbol dan memberi semangat kepada seluruh kantor ATR/BPN di tanah air agar bersemangat dan dapat mencapai target, bahkan targetnya terlampaui," tambah Presiden.
Bahkan menurut Presiden, setiap kali ia menelepon Menteri ATR/BPN, Sofyan pasti siap untuk membagikan akta tanah.
"Saya telepon selalu mengatakan 'Siap Pak', saya turun benar, artinya benar di daerah itu siap membagikan sertifikat meski waktu sangat singkat. Artinya apa? kalau kita mau, kita bisa, dan ini sudah kejadian di kantor-kantor BPN karena memang pesoalan sertikat tanah tidak bisa tidak kita selesaikan padahal rakyat butuh pengakuan hak atas tanah yang mereka miliki," tegas Presiden.
Masyarakat seharusnya mendapat sertifikat tanah dengan cara mudah, tanpa calo, biaya yang jelas, dan diharapkan selesai cepat.
"Tidak harus menunggu berbulan-bulan atau bertahun-tahun, dan musimnya sudah ganti, dan betul-betul kantor-kantor BPN, rakyat menghargai kerja kantor-kanto BPN, coba bayangkan kalau kita tidak kerja dengan tareget, kapan sertifkat rampung?" ungkap Presiden.
Presiden Joko Widodo sendiri menargetkan pada 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia sudah bersertifikat yaitu 126 juta bidang tanah. Target pada 2018 adalah 9 juta sertifikat, target pada 2017 sebanyak 7 juta sertifikat dan pada 2016 sebanyak 5 juta sertifikat yang seluruhnya terpenuhi.
Baca juga: Presiden jelaskan capaian pembangunan infrastruktur saat syukuran HMI
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
