Data terpadu perlindungan sosial Pesisir Selatan-Sumbar dimutakhirkan

Kami menemukan salah seorang yang masuk ke basis data terpadu ternyata ikut menjadi calon anggota legislatif di tingkat kabupaten, ia sudah tidak layak dan mesti diganti

Oleh Mario Sofia Nasution dan Didi Someldi Putra

Painan, Sumbar (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, terus memutakhirkan basis data terpadu perlindungan sosial sehingga berbagai program sosial yang digulirkan menjadi tepat sasaran.

"Pemuktahiran kami lakukan dengan verifikasi dan validasi, ini sudah kami lakukan sejak tahun lalu dan dilanjutkan hingga tahun ini," kata Kepala Dinas Sosial Pesisir Selatan, Emirda Ziswati di Painan, Rabu.

Ia menambahkan, data yang dimutakhirkan merupakan data yang disiapkan pada 2015, di mana tercatat 223 ribu masyarakat setempat masuk ke dalamnya.

"Data yang ada dicocokkan dengan kondisi yang sebenarnya karena dengan rentang waktu yang ada bisa saja sebagian atau beberapa bagian dari mereka yang ada di data tidak lagi layak masuk ke basis data terpadu," katanya.

Hal tersebut bisa terjadi karena beberapa hal mulai dari sudah meningkatnya perekonomian atau bahkan meninggal dunia.

"Kemarin kami menemukan salah seorang yang masuk ke basis data terpadu ternyata ikut menjadi calon anggota legislatif di tingkat kabupaten, menurut kami ia sudah tidak layak dan mesti diganti," sebutnya.

Dalam memutakhirkan data, selain mengerahkan petugas dari Dinas Sosial, pihaknya juga melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), wali nagari (kepala desa adat) dan kepala kampung.

"Semuanya kami libatkan sehingga data yang ada benar-benar cocok dengan situasi yang sebenarnya, sehingga berbagai program sosial tepat sasaran," katanya.

Setelah data dinilai akurat maka langsung diolah oleh operator di kabupaten dan setelah dinyatakan siap segera dikirim ke Kementerian sosial.

"Tahun lalu sekitar November 2018 data sudah kami kirim ke Kementerian Sosial dan tahun ini akan dikirim lagi sekitar bulan April," katanya.