Bangkok (ANTARA News)- Kendatipun banyak negara mengecam Myanmar karena melakukan tindakan keras terhadap terhadap kelompok-kelompok pro demokrasi, Thailand tidak ingin menggoyahkan hubungan dengan tetangganya itu dan mitra ekonominya. Negara-negara lain telah mengucilkan Myanmar, tetapi Thailand tetap memiliki hubungan yang bertahan lama dalam bidang diplomatik, pertahanan dan perdagangan, baik di bawah pemerintah-pemerntah sipil maupun para pemimpin militer yang mengambil alih kekuasaan di Thailand setahun lalu. Jenderal Sonthi Bonnyaraglin -- yang berbicara di televisi segera sebelum ia melepaskan jabatan sebagai pemimpin junta pekan ini-- mengatakan ia merasa para penguasa militer Myanmar tahu apa yang terbaik untuk menangani urusan dalam negeri mereka. "Negara-negara lain berpendapat kudeta Thailand tidak perlu, tetapi kita mengetahui lebih baik apa yang terjadi di sini," kata Sonthi. "Kita harus menghormati hak pemerintah setiap negara negara untuk mengatur negara mereka sendiri." PM Thailand Surayud Chulanont menyebut tindakan keras di Myanmar itu " tidak bisa diterima"-- satu kecaman keras yang tidak biasa diberikan oleh ASEAN, yang menyuarakan "perobahan." Thailand adalah salah satu investor terbesar di Myanmar dan perdagangan di perbatasan tumbuh subur dalam permata, kayu dan produk makanan. "Thailand juga mitra dagang terbesar dalam sektor gas dan banyak program dibangun untuk membangun bendungan di sungai Salween, terutama untuk pembangkit listrik bagi Thailand," kata Debbie Stothard, koordinator Jaringan Alternatif ASEAN kelompok Burma. Mantan Menlu Thaiand Surin Pitsuwan akan menjadi ketua ASEAN tahun depan, dan dapat mengendalikan satu usaha baru bagi Thailand dan kawasan itu, kata pakar politik Thitihan Pongshdhirak dari Universitas Chulalongkorn. "ASEAN ingin memiliki satu piagam dan satu komisi hak asasi manusia. Tindakan keras di Myanmar membuat satu penghinaan pada ambisi ini," katanya. "Kita tahu Surin memiliki bebarapa gagasan, ASEAN harus memberikan dia kesempatan untuk melakukan tindakan mengubah perilaku SPDC." SPDC adalah Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara, demikian AFP.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
