Jakarta (ANTARA News) - Bank Indonesia (BI) memperkirakan reformasi sistem kuota akan menjadi topik paling ramai dibahas dalam pertemuan tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) di Washington pada 20-22 Oktober 2007. "Ada dua topik menonjol yang akan dibahas di pertemuan itu yaitu mengenai quota reform dan finansial stability, tapi topik yang akan paling ramai dibicarakan mungkin adalah 'quota reform'," kata Deputi Senior Gubernur BI, Miranda S. Goeltom. Miranda mengungkapkan hal itu di sela buka puasa bersama Dewan Gubernur BI dengan wartawan di Menara Radius Prawiro, Gedung BI, Jakarta, Rabu. Masalah reformasi sistem kuota akan menjadi pembicaraan penting berkaitan dengan rencana perubahan sistem kuota antar anggota lembaga keuangan internasional itu. Sejumlah negara akan mengalami peningkatan kuota atau hak suara dalam pengambilan keputusan, tetapi sejumlah negara lainnya terutama negara berkembang termasuk Indonesia akan mengalami penurunan kuota. Dalam beberapa kesempatan, beberapa negara berkembang termasuk Indonesia mengusulkan adanya perbaikan representasi pada IMF dan Bank Dunia. Negara-negara tersebut meminta agar IMF dan Bank Dunia memikirkan lagi apakah kuota negara berkembang dan beberapa negara lain seperti Jepang, China dan Korea Selatan yang berlaku saat ini masih pantas. Kuota yang berlaku saat ini ditetapkan pada konferensi Bretton Woods 1948, artinya hampir 60 tahun tidak pernah berubah. Saat ini, Indonesia bersama dengan 11 negara termasuk Fiji dan Tonga hanya memiliki kuota kurang dari 3%. Sedangkan Indonesia sendiri, hanya memiliki kuota di bawah 1%. Pemilik kuota suara terbesar di IMF dan Bank Dunia adalah AS (20%), sedangkan Jepang, Prancis dan Jerman masing-masing 4%. Arab Saudi, Australia dan Kanada juga memiliki kuota yang cukup besar. Indonesia sendiri mengusulkan agar perhitungan kuota itu mempertimbangkan besarnya produk domestik (PDB) suatu negara dan keterbukaan negara tersebut dalam perdagangan internasional. Sementara itu mengenai topik strategi stabilisasi finansial, Miranda mengatakan, Indonesia akan memanfaatkan berbagai pembicaraan di lembaga internasional itu untuk mendorong terciptanya stabilitas sistem keuangan melalui kerjasama internasional. "Kita akan melihat bagaimana kita dapat memanfaatkan berbagai pembicaraan internasional mengenai finansial stability strategy dalam bentuk kerjasama internasional," katanya. Sebelumnya Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Rahmat Waluyanto memastikan bahwa Indonesia akan menghadiri pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Amerika Serikat itu. "Kita bersama Menteri Keuangan akan hadir dalam annual meeting itu. Kita berangkat 17 Oktober dan acaranya hingga 22 Oktober 2007. Jadi ini bukan roadshow untuk penerbitan obligasi internasional. Saya kira semua petinggi fiskal dan moneter dunia akan hadir," katanya menambahkan. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
