Teheran (ANTARA News) - Kementerian luar negeri Iran hari Rabu memanggil Duta Besar Prancis di Teheran untuk menyampaikan keberatan atas pernyataan berlebihan Menteri Luar Negeri Prancis, Bernard Kouchner. Kouchner bulan lalu memicu silang pendapat dengan menyatakan dua harus menyiapkan perang dengan Iran, sementara pada Selasa ia mengatakan bahwa keadaan di Iran berbahaya dan Iran dengan senjata nuklir akan membuat keadaan di Timur Tengah semakin rumit. Kantor berita resmi IRNA merujuk pada pernyataan perang Kouchner dan juga menyatakan ia menuduh Iran mencoba membuat bom nuklir dalam pernyataan tak berdasar dan tak bertanggungjawab. Media resmi Iran tengah September mengecam keras Prancis setelah menteri luar negerinya memperingatkan dunia untuk memperkuat diri bagi perang dengan Teheran serta menuduh Paris mengambil sikap garis lebih keras ketimbang Washington. "Rakyat Prancis tidak akan pernah melupakan masa ketika seorang bukan Eropa memasuki Elysee," katanya merujuk pada nama istana kepresidenan Prancis. Iran menolak tuduhan Barat bahwa ia ingin membuat senjata atom dan menyatakan kegiatannya semata-mata berupaya membangun daya listrik, sehingga penghasil keempat terbesar minyak dunia itu dapat mengekspor lebih banyak minyak dan gasnya. IRNA menyatakan kementerian luar negeri hari Rabu melancarkan protes sesudah muncul pernyataan memanas-manasi dan tak berdasar oleh pejabat Prancis, terutama pernyataan berlebihan Menteri Luar Negeri Bernard Kouchner. "Kuasa usaha Prancis di Teheran, karena ketiadaan dutabesar negara itu, dipanggil ke kementerian luar negeri pada Rabu pagi," kata IRNA. "Kepala bagian kedua urusan Eropa barat kementterian luar negeri memrotes pernyataan menteri luar negeri Prancis itu baru-baru ini," kata laporan tersebut. "Iran memrotes pada dan menyuarakan ketidakpuasan atas sikap baru-baru ini, yang diambil Prancis, dan peningkatan nada buruknya saat perundingan kesepakatan Iran dengan Badan Tenaga Atom Dunia," kata pernyataan, yang dilaporkan di lokamaya televisi negara. Kantor berita lain di Iran melansir berita serupa, sementara kementerian luar negeri Iran tidak dapat dimintai tanggapan. Kouchner pernah mengatakan pernyataannya tentang perang dikutip di luar kaitan, dan ia berulangkali menginginkan penyelesaian secara damai atas sengketa itu serta berupaya mencapai penyelesaian secara diplomatik. Sejak Nicolas Sarkozy terpilih sebagai presiden, Prancis terus memperkeras sikapnya terhadap Iran, dan menyeru hukuman baru untuk memekasa Iran menghentikan pengayaan uraniumnya. Kementerian luar negeri Iran menyatakan tidak ada hambatan atas kunjungan mendatang Kouchner ke Teheran. Prancis dan lima kekuatan lain dunia hari Jumat menunda penghukuman lebih keras Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Teharan sampai secepat-cepatnya November untuk menunggu laporan ketua pengamat nuklir badan dunia itu, Mohamed Baradei, dan jururunding Eropa Bersatu, Javier Solana. Keputusan untuk membuat hukuman lain pada diplomasi pimpinan Eropa Bersatu sambil menghembus-hembuskan ancaman akan hukuman baru jika gagal meyakinkan Iran guna menghentikan kegiatan pekan atomnya itu mencerminkan terjadi kompromi di antara negara besar tersebut. Prancis memaksakan hukuman lebih keras dan Kouchner pada Jumat lalu menyatakan akan menyurati mitra Prancis di Eropa Bersatu menyeru perundingan tentang hukuman Eropa terhadap Iran pada sidang menteri luar negeri, yang dijadwalkan berlangsung 15 Oktober 2007, demikian laporan kantor berita transnasional layaknya AFP, DPA dan Reuters. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
