Pembatasan impor jagung ternyata tingkatkan impor gandum

impor gandum untuk pakan diperkirakan menurun menjadi 1,3 juta ton karena Rusia dan Ukraina membatasi ekspor

Jakarta (ANTARA News) - Kebijakan yang membatasi impor jagung ternyata dapat meningkatkan impor gandum, karena peternak menggunakan substitusi dari kedua komoditas tersebut sebagai pakan bagi ternak mereka.

"Karena kebutuhan tinggi, industri akan mengimpor gandum untuk kebutuhan pakan. Ada strategi mengalihkan jagung dengan gandum," kata Anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih, dalam paparan di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Senin.

Menurut Alamsyah Saragih, hal itu dapat dikatakan sebagai politik pengalihan impor kepada komoditas lain yang dinilai tidak terlalu sensitif.

Ia memaparkan, untuk kurun waktu 2015-2018, jumlah impor jagung hanya mencapai 5,7 juta ton, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2010-2014 yang mencapai 12,9 juta ton.

Penurunan drastis, lanjutnya, terjadi pada 2016 karena pemerintah membatasi impor jagung hanya 1,3 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 3,3 juta ton dengan alasan produksi dalam negeri meningkat dan sebagai upaya melindungi petani.

Namun demikian, ujar dia, pembatasan impor jagung untuk pakan telah mengakibatkan impor gandum untuk pakan meningkat, sehingga selisih impor gandum total dengan kebutuhan industri makanan adalah impor untuk pakan.

"Akibatnya impor gandum untuk pakan melonjak tinggi. Impor gandum pakan diperkirakan mencapai 2,2 juta ton pada tahun 2016 dan 3,1 juta ton pada tahun 2017," paparnya.

Sedangkan pada akhir tahun 2018, menurut Alamsyah, harga gandum dunia meningkat akibat gangguan panen di Australia. Impor gandum untuk pakan diperkirakan menurun menjadi 1,3 juta ton karena Rusia dan Ukraina membatasi ekspor gandum.

Anggota Ombudsman RI juga menyoroti bahwa karena kelangkaan jagung untuk pakan mengundang protes sejumlah peternak, sehinggapada tahun 2019, keran impor jagung untuk pakan dibuka kembali, bahkan tanpa kuota.

"Untuk menjaga pasokan diprediksi pemerintah akan mengambil kebijakan impor jagung cukup signifikan di tahun 2019. Terkait perkembangan tersebut, Ombudsman RI akan melakukan investigasi untuk mendalami administrasi impor jagung," ucapnya.