Pemerintahan serius perangi kemiskinan

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah serius memerangi kemiskinan dan ketimpangan dengan komitmen yang diwujudkan melalui peningkatan anggaran bantuan sosial maupun target sasaran.

"Kebijakan peningkatan anggaran untuk bantuan sosial merupakan bukti nyata dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat lapisan bawah," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Airlangga hadir pada acara penyaluran bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di GOR Parung Bogor, Jumat (1/2).

"Salah satu program bantuan sosial yang berkontribusi besar terhadap penurunan angka kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang terintegrasi dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Rastra," kata Airlangga Hartarto.

Pemerintah meningkatkan anggaran PKH dari hanya Rp5,6 triliun pada 2014 menjadi Rp34,4 triliun di 2019.

Pada pertengahan Januari, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa angka kemiskinan di Indonesia kembali turun dari 9,82 persen ke 9,66 persen.

Airlangga menyampaikan bahwa ada 4 faktor yang membuat PKH efektif dalam menurunkan angka kemiskinan.

Pertama, PKH memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin pada aspek pendapatan dan konsumsi atau kebutuhan dasar. Dengan bantuan PKH dan BPNT, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa membeli kebutuhan pokok pangan yang berkualitas baik dan kebutuhan sekolah anak dengan harga yang murah, sehingga kesehatan dan gizi keluarga lebih terjaga.

KPM juga dapat membeli kebutuhan sekolah anak sehingga pendidikan anak lebih terperhatikan. Yang terpenting, anak tumbuh sehat dan terhindar dari gizi buruk atau stunting, imbuh Airlangga.

Faktor kedua, PKH melalui para pendamping, harus mampu mendorong perubahan pola pikir dan perilaku KPM PKH untuk lebih memperhatikan pendidikan, kesehatan, kemandirian ekonomi keluarga.

Karena itu, dibutuhkan komitmen dan kesungguhan seluruh penerima bantuan sosial untuk mengikuti program ini dengan baik sehingga nantinya taraf hidup KPM meningkat, lebih sejahtera dan dapat hidup mandiri, ucap Airlangga.

Faktor ketiga, PKH membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam kerja-kerja sosial. Sekaligus membuka puluhan ribu lapangan pekerjaan sehingga berkah.

Saat ini setidaknya ada 39.625 SDM PKH yang terlibat dalam penyelenggaraan PKH, baik sebagai koordinator, operator, supervisor, pendamping, atau asisten pendamping.

Faktor keempat, PKH efektif dalam memerangi kemiskinan karena memiliki indeks bantuan dan jangkauan yang luas agar hidup masyarakat makin cerah.

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI Harry Hikmat yang mendampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa untuk menyesuaikan dengan beban kebutuhan KPM pada aspek kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial maka indeks bantuan ditingkatkan dan jadwal pencairan PKH pun dimajukan satu bulan lebih awal yaitu Januari, April, Juli, dan Oktober.

Jumlah KPM PKH terus bertambah dari 2,79 juta KPM di 2014, kemudian menjadi 3,5 juta di 2015 bertambah lagi menjadi 5,9 juta di 2016, kemudian menjadi 6,2 juta di 2017, dan sejak 2018 jumlahnya mencapai 10 juta KPM.