Bagasi berbayar mengganggu ekonomi mikro

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi V DPR RI Intan Fauzi menilai kebijakan sejumlah maskapai penerbangan menerapkan bagasi berbayar akan mengganggu roda ekonomi masyarakat khususnya di sektor mikro.

"Saya nilai kebijakan bagasi berbayar sebagai bentuk disinsentif bagi industri pariwisata. Bagasi pesawat berbayar juga bisa mengganggu pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)," kata Intan di Jakarta, Jumat.

Dia menilai, kebijakan bagasi berbayar yang diterapkan sejumlah maskapai penerbangan tidak hanya merugikan penumpang, tapi menimbulkan efek domino bagi sektor lain.

Bahkan menurut dia, kebijakan tersebut memukul sektor pariwisata, perhotelan, hingga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). "Bayangkan saja, masyarakat yang pulang kampung membeli oleh-oleh, souvenir, makanan, kopi, dodol, ditinggal saja di bandara karena takut kena biaya bagasi," ujarnya.

Padahal, menurut dia, yang perlu dilakukan saat ini adalah mendorong UMKM agar bisa jualan sovenir yang pada ujungnya bisa baik kelas sehingga kebijakan bagasi berbayar ini sama saja mematikan usaha rakyat.

Menurut dia, selama ini setiap penumpang yang membayar harga tiket pesawat sudah termasuk jatah bagasi sehingga masyarakat resah dengan kebijakan ini. "Sebagai wakil rakyat, meminta pemerintah untuk membatalkan penerapan bagasi berbayar ini," ujarnya.

Menurut dia, desakan pembatalan kebijakan tersebut karena merugikan masyarakat sehingga diharapkan pemerintah mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dan kelangsungan penerbangan.

Intan mengatakan pemerintah harus turun tangan menekan harga avtur apabila kebijakan bagasi berbayar untuk mengimbangi operasional maskapai karena masih tingginya harga bahan bakar.

Dia menegaskan bahwa jika tingginya harga avtur ini dibebankan kepada rakyat maka namanya kebijakan ini cari gampang. Kalau persoalan di harga avtur maka tugas pemerintah menurunkan dan masih ada ruang untuk itu karena dibanding Singapura, Malaysia dans ebagainya harga avtur di Indonesia jauh lebih tinggi.

"Saya nilai perlu koordinasi dengan Kementerian ESDM kenapa harga avtur kita lebih mahal dibanding negara lain karena jangan sampai beban biaya ini ditimpakan kepada rakyat," katanya.

Selain itu, menurut dia, apabila kebijakan bagasi berbayar bertujuan menaikan "revenue" maka pihak maskapai harus pintar melakukan terobosan untuk mendapatkan tambahan pendapatan.
Baca juga: Komunitas Konsumen Indonesia somasi Kementerian Perhubungan terkait tarif bagasi
Baca juga: Banyak dikeluhkan konsumen, Pemerintah evaluasi penerapan bagasi berbayar Lion Air
Baca juga: Citilink setuju tunda pemberlakuan bagasi berbayar