"Saya siap penuhi panggilan karena kami memang diundang ke Kejari Depok, Jawa Barat," kata Buni Yani usai bertemu Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan dirinya selama ini bukan mangkir dari panggilan Kejaksaan namun ingin mendapatkan penundaan eksekusi.
Hal itu menurut dia karena pihaknya menilai Putusan MA dalam kasusnya belum jelas isinya.
"Namun dalam perkembangannya, MA melalui juru bicaranya telah memberikan pernyataan sehingga kami hormati itu," ujarnya.
Pengacara Buni Yani, Aldwin Rahadian meminta agar kliennya diperlakukan sama dengan warga negara Indonesia.
Menurut dia, kalau Buni Yani dikait-kaitkan dengan kasus yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama, maka kliennya harus diperlakukan yang sama khususnya tempat penahanannya.
"Kalau dikait-kaitkan dengan Ahok lalu kemudian dieksekusi maka minta juga dimasukan ke Mako Brimob," ujarnya.
Sebelumnya, Buni Yani divonis 18 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung. Buni Yani dinyatakan bersalah melanggar Pasal 32 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Kasus yang menjerat Buni Yani bermula saat dia mengunggah potongan video Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok ketika masih menjabat Gubernur DKI.
MA menolak perbaikan kasasi dari Buni Yani dengan nomor berkas pengajuan perkara W11.U1/2226/HN.02.02/IV/2018 sejak 26 November 2018.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
