Jakarta (ANTARA News) - Komite Khusus (Ad Hoc) Integritas Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) mengumumkan para anggotanya, melengkapi pimpinan yang ditunjuk di kongres tahunan PSSI yaitu Ahmad Riyadh sebaga ketua komite dan Azwan Karim sebagai wakil ketua.

"Keanggotaan ini sesuai dengan amanat dari komite eksekutif PSSI yang disetujui di kongres tahunan, bahwa dalam waktu dua minggu setelah kongres kami harus memiliki struktur keanggotaan. Maka hari ini, sebelum batas dua pekan, kami sudah memiliki nama-namanya," ujar Ketua Komite Khusus (Ad Hoc) Integritas PSSI Ahmad Riyadh di Jakarta, Jumat.

Pria yang juga ketua Asprov PSSI Jawa Timur itu melanjutkan, Komite Ad Hoc Integritas PSSI memiliki tiga orang anggota, di luar ketua dan wakil ketua, serta tiga orang penasihat. Semuanya berlatar belakang bidang hukum, termasuk pihak kepolisian, dan berasal dari luar sepak bola.

Para anggota itu adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Abdul Rachmad Budiono, Brigjen Polisi Hilman SIK dan Koordinator Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI Daru Tri Sadono.

"Untuk anggota, sebenarnya maksimal berjumlah tujuh orang. Kami akan melihat perkembangannya bagaimana apakah perlu ditambah atau tidak," tutur Ahmad Riyadh.

Sementara posisi penasihat diberikan kepada nama-nama yang tidak asing di dunia hukum Tanah Air yakni Kapolri periode 2015-2016 Jenderal Polisi (Purn.) Badrodin Haiti, Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang yudisial tahun 2013-2016 yang juga Guru Besar Universitas Airlangga Mohammad Saleh dan Jaksa Agung Muda bidang Pidana Umum Noor Rachmad.

"Penasihat ini tugasnya untuk menasihati, memberikan masukan kepada para anggota. Semuanya adalah orang berpengalaman di bidang hukum," kata Ahmad.

Dipilihnya para anggota dan penasihat yang berlatar belakang hukum dianggap penting untuk memperkuat cengkraman komite di kasus-kasus kecurangan di sepak bola, utamanya pengaturan skor dan manipulasi pertandingan.

Sehingga ke depan, seluruh tindakan curang di lapangan hijau baik dengan indikasi pidana atau tidak, dapat dicegah dan ditanggulangi.

"Aturan legal menjadi salah satu yang harus ditegakkan demi menjaga integritas," ujar Ahmad.

Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisha Destria menegaskan bahwa komite ad hoc integritas memiliki waktu satu tahun untuk bekerja.

PSSI sudah memberitahukan secara resmi ke FIFA dan AFC tentang komite ini dan berharap komite ad hoc segera melakukan langkah-langkah.

"Kami berharap rapat pertama komite ad hoc integritas digelar 7 Februari 2019," kata Ratu Tisha.

Baca juga: PSSI janji terbuka dengan Satgas Antimafia Bola

Pewarta: Michael Siahaan
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2019