Siswa SMA di Temanggung siap laksanakan pengawasan partisipatif

Temanggung, Jateng (ANTARA News) - Ratusan siswa SMA/SMK/MA di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah siap melaksanakan pengawasan partisipatif dalam Pemilu 2019, kata Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung Erwin Nurachmani.

Erwin, di Temanggung, Kamis, mengatakan pada pekan lalu Tim Bawaslu telah melakukan "roadshow" sosialisasi pengawasan partisipatif ke sejumlah SMA/SMK/MA termasuk pondok pesantren.

Ia menyebutkan ada 15 sekolah yang mengikuti sosialisasi pengawasan partisipatif tersebut, antara lain siswa SMAN 1 Temanggung, SMAN 2 Temanggung, SMAN 3 Temanggung, SMKN 1 Temanggung, SMKN 2 Temanggung, SMA PGRI, SMK Swadaya, SMK Muhammadiyah, dan SMKN Tembarak.

"Jika diambil rata-rata setiap sekolah ada 100 siswa yang ikut sosialisasi berarti ada 1.500 siswa, namun jumlahnya lebih dari 100 pelajar di setiap sekolah, contohnya di SMAN 2 Temanggung peserta sosialisasi mencapai 309 orang," katanya pula.

Amin Setyono, anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung menambahkan, roadshow ke berbagai SMA/MA/SMK di Kabupaten Temanggung untuk memberikan edukasi politik kepada pemilih milenial.

Ia mengatakan tiga titik tekan yang disampaikan dalam roadshow Bawaslu ke berbagai sekolah adalah mengenalkan lembaga Bawaslu, materi tentang kepemiluan, dan penting partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu atau pengawasan berbasis partisipasi masyarakat.

Dia menyampaikan bahwa gerakan pengawasan partisipatif sebagai gerakan "deterrent effect".

Amin menjelaskan gerakan tersebut diharapkan dilakukan oleh masyarakat dalam jumlah yang besar, agar setiap orang yang berniat melakukan pelanggaran akan berpikir dua kali karena di setiap sudut ruang geraknya akan merasa diawasi.

Bawaslu Kabupaten Temanggung mengajak setiap siswa berperan aktif dalam pelaksanaan pemilu mendatang, karena setidaknya sebagai pemilih berhak untuk memastikan bahwa suaranya tidak dicurangi.

Ia mengatakan Bawaslu Kabupaten Temanggung mengajak kepada segenap masyarakat termasuk pelajar untuk berkomitmen melaksanakan gerakan moral berupa penolakan praktik politik uang dan penyebaran berita hoaks dalam pelaksanaan Pemilu 2019.