Menhub targetkan PNBP 2019 Rp8,2 triliun

PNBP tidak boleh membebani masyarakat. Untuk itu, kami akan memformulasikan mana yang harus dikenakan PNBP dan mana yang tidak

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi optimistis realisasi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) pada 2019 naik dibandingkan 2018 yakni mencapai Rp8,6 triliun.

"Dari target PNBP Kementerian Perhubungan tahun 2018 sebesar Rp9 triliun, realisasi PNBP-nya sebesar Rp8,2 triliun. Tahun 2019 kita memiliki target Rp8,6 triliun. Namun demikian, PNBP tidak boleh membebani masyarakat. Untuk itu, kami akan memformulasikan mana yang harus dikenakan PNBP dan mana yang tidak," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia juga mengungkapkan, akan memaksimalkan potensi PNBP dari sektor perhubungan laut, mengingat pada tahun lalu PNBP terbesar berasal dari sektor perhubungan laut.

Selain berperan dalam penerimaan negara, PNBP juga berfungsi dalam memperbaiki pelayanan instansi negara kepada masyarakat.

Perbaikan pelayanan tersebut bisa dibiayai dari PNBP, sehingga apa yang dibayarkan masyarakat berupa PNBP, dapat kembali dinikmati oleh masyarakat.

Di sektor transportasi misalnya, penerimaan PNBP dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan transportasi seperti pembangunan infrastruktur seperti bandara, pelabuhan di daerah-daerah tertinggal, terluar, dan terdalam (3T), maupun untuk meningkatkan pelayanan publik lainnya.

Budi juga mengemukakan bahwa dari total pagu anggaran Kementerian Perhubungan pada 2019 sebesar Rp41,55 triliun, sebanyak 35 persen akan dialokasikan untuk sektor perkeretaapian.

Hal ini dikarenakan sektor kereta api merupakan capital intensive, yang membutuhkan investasi dalam jumlah besar guna melanjutkan proyek-proyek pembangunan rel kereta jalur ganda, jalur kereta di Pulau Jawa bagian selatan, serta beberapa proyek lainnya.

"Kereta ini adalah suatu representasi angkutan massal, angkutan masa depan yang ramah lingkungan dan itu menjadi konsentrasi kita," katanya.

Menhub juga menyampaikan bahwa pada 2019, akan memaksimalkan anggaran untuk pelayaran rakyat dan tol laut meningkat hingga 60 persen sampai 70 persen dari jumlah yang sebelumnya.

Penambahan ini akan diambil dari efisiensi rencana anggaran yang sudah dilakukan.

Sementara untuk sektor perhubungan udara, Menhub mengatakan pada 2019, anggaran akan dititikberatkan untuk melengkapi alat-alat navigasi udara serta menempatkan SDM pada simpul-simpul transportasi yang berada di Papua dan Kalimantan Utara.

"Di sektor udara kita fokuskan untuk daerah Papua serta Kalimantan Utara, mengingat tingkat keselamatannya belum maksimal. Kita akan konsentrasi untuk membuat alat-alat navigasi dan penempatan SDM yang intensif di sana. Tetapi, secara komersial, kita juga mendorong agar PT Angkasa Pura 1 dan PT Angkasa Pura 2 untuk mengelola kurang lebih 30 bandara," katanya.

Menteri Perhubungan juga mengatakan setiap kuasa pengguna anggaran (KPA) dapat secara aktif berkoordinasi dengan unit terkait baik secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan anggaran agar tidak hanya sekedar menghabiskan anggaran tetapi juga memaksimalkan daya guna anggaran agar bisa diperoleh secara nyata dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

"Para KPA harus berkoordinasi secara aktif dengan unit terkait internal maupun eksternal dalam pelaksanaan anggaran secara berjenjang. Misal pada sektor laut, lakukan koordinasi dengan KSOP, kerja sama dengan pedagang, pengguna, dan sebagainya," katanya.