Pemerintah keluarkan kebijakan dukung penangkapan ikan berkelanjutan

Kita tahu pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi berusaha keras memastikan sumber daya perikanan kita terjaga dengan mendorong praktek penangkapan ikan yang berkelanjutan

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam sektor kelautan dan perikanan dilakukan semata-mata dalam rangka mendukung terciptanya penangkapan ikan yang berkelanjutan di kawasan perairan nasional.

"Kita tahu pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi berusaha keras memastikan sumber daya perikanan kita terjaga dengan mendorong praktek penangkapan ikan yang berkelanjutan," kata Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo dalam acara Forum Bisnis Investasi Indonesia-Jepang di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, praktek penangkapan ikan yang berkelanjutan seharusnya juga menjadi perhatian berbagai pihak secara global di berbagai belahan dunia.

Nilanto mengemukakan, mengapa hal ini penting di Indonesia karena posisi negara ini diapit dua samudera sehingga dampak dari lautan Indonesia juga berpotensi berpengaruh terhadap stok perikanan mancanegara.

Sekjen KKP juga menuturkan, dahulu ekspor perikanan identik dengan kapal-kapal berukuran besar dengan alat tangkap yang besar. Namun sejak KKP memberikan ketegasan dalam memberantas pencurian ikan, kini banyak nelayan skala kecil yang bisa memperoleh tangkapan ikan yang besar.

Selain itu, ia juga menyatakan bahwa kinerja ekspor nasional memiliki kecenderungan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu yang lebih positif.

Sebelumnya, pengamat perikanan Abdul Halim menginginkan lembaga pembiayaan modal bagi nelayan yang dibuat oleh pemerintah harus selaras dengan tata kelola perikanan berkelanjutan.

"Pembiayaan usaha perikanan yang disalurkan melalui BLU-LPMUKP (Badan Layanan Umum Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan) belum sepenuhnya diarahkan untuk mendukung terwujudnya praktek pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab," kata Abdul Halim di Jakarta, Jumat.

Abdul Halim mengingatkan bahwa sejak 2017, KKP sudah mengoperasionalkan lembaga pengelolaan modal usaha kelautan dan perikanan tersebut.

Ia mencemaskan bahwa adanya bank mikro bagi nelayan itu hanya pengemasan pada tahun politik kali ini, karena masalahanya adalah pendistribusian modal ini dinilai tidak menggunakan pertimbangan lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi.

"Alhasil, terkesan hanya bagi-bagi saja, tetapi tidak diarahkan untuk mewujudkan tata kelola perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab," kata Abdul Halim yang juga Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan.