Hal itu terkait rencana kebijakan pembangunan transportasi di Jabodetabek.
Menurutnya, DKI sudah menginisiasi untuk mengintegrasikan layanan angkutan umum baik itu bus kecil, bus sedang maupun bus besar.
"Kita sudah melakukan perhitungan dan kajian, kalau misalnya angkutan bus kecil ini diintegrasikan dalam satu `platform` itu kilometer tempuhnya, layanan Transjakarta itu sampai 2.000 kilometer," kata Sigit di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan bahwa melakukan pembangunan sarana dan prasarana transportasi harus berbarengan bersama penataan rencana tata ruang dan wilayah.
Pemprov DKI Jakarta bersama pemerintah pusat sepakat bahwa dalam jangka waktu 10 tahun, transportasi dan penataan tata ruang dan wilayah bisa selesai dan berjalan lebih baik.
Selain itu, bakal menyediakan lebih banyak lagi bus penunjang se-Jabodetabek sehingga masyarakat mampu berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
"Kalau kita bicara bus kecil butuh 30.000-an, bus sedang ada sekitar 3.000-an, bus besar sekitar 2.300, sampai pada 2030," kata Sigit.
Dikatakannya saat ini, pemprov menganggarkan untuk kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation/PSO) dan tiap tahun angkanya meningkat, saat ini baru 19 persen, untuk mencapai 60 persen di 2030 perlu ada usaha yang keras yakni rekayasa trayeknya serta integrasi yang menjadi kuncinya.
Baca juga: DKI Jakarta berperan pada rencana induk transportasi Jabodetabek
Baca juga: Jusuf Kalla katakan integrasi transportasi Jabodetabek demi perbaikan taraf hidup
Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019
