Ambon (ANTARA News) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwilkumham) Maluku Tholib mengatakan pemerintah akan membangun pos imigrasi di Pulau Banda, Kabupaten Maluku Tengah.
"Kami sudah buat telaahnya dan juga sudah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi," ujarnya di Ambon, Selasa pagi.
Menurut dia, harus ada pos imigrasi di tempat itu sebab sangat penting dalam pengawasan orang asing. Apalagi, di Pulau Banda orang asing cukup banyak.
"Di Pulau Banda sekarang ini sudah seperti di Bali, orang asingnya cukup banyak, masyarakat setempat dengan orang asing kelihatannya bisa seimbang," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, harus difasilitasi dengan pos pengawasan orang asing yang baik.
"Banda ini merupakan aset yang luar biasa bagi Maluku karena tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata yang harus dikembangkan ke depan," ujarnya.
Ia menyebutkan Pulau Banda terdapat wisata sejarah, wisata laut, dan banyak wisata yang terdapat di Pulau Banda yang cukup menarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke daerah itu.
"Ada pala Banda, ada sumur-sumur yang bersejarah, pasti banyak orang ingin mengetahui tentang hal-hal seperti itu," ujarnya.
Selain itu, ada juga kapal-kapal layar milik warga negara asing terutama dari negara tetangga Australia yang selalu berkunjung ke sana.
Ia mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Bea Cukai dan instansi terkait lainnya untuk turut membangun pos di pulau itu.
"Jadi, untuk awal ini akan dibangun pos imigrasi karena daerahnya kecamatan, dan selama ini sewaktu-waktu baru melakukan pengawasan ke Banda. Akan tetapi, kalau sudah ada pos, berarti sudah ada petugas yang ditempatkan," ujarnya.
Dengan kehadiran pos imigrasi di Banda, berarti di bawah pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Ambon sebab masih dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah.
Pulau Banda (Tanda merah)
Baca juga: TELAAH FILM -- Banda yang Masih Gelap
Pewarta: Shariva Alaidrus
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2019