Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perhubungan, Budi Sumadi, mengatakan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memainkan peran lebih banyak daripada lima daerah lain dalam hal penerapan Rencana Induk Transportasi (RIT) Jabodetabek.
Koordinasi antardaerah dalam pengintegrasian sistem transportasi antarmoda Jabodetabek itu nantinya akan diatur dalam badan otorita khusus di bawah koordinasi gubernur DKI Jakarta.
"Nanti kita lihat urgensi dari (badan) otorita sesungguhnya apa, tapi secara filosofi Pak Presiden mengarahkan DKI lebih 'lead' supaya kami bisa mengatur tempat-tempat yang lain. DKI lead kota ini untuk dilakukan," kata dia, usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin.
DKI Jakarta dianggap sebagai daerah yang memiliki sumber daya paling banyak dibandingkan daerah-daerah penyangga lainnya, yaitu Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.
"Ada suatu potensi yang dimiliki DKI, yaitu dia punya kemampuan APBD yang banyak, punya keharusan untuk mengatur, sehingga dana APBD bisa digunakan untuk melakukan investasi," jelasnya.
Untuk menjalankan konsep sistem transportasi terintegrasi tersebut, Sumadi menjelaskan pemerintah akan mempelajari lebih lanjut isi dari Peraturan Presiden Nomor 55/2018 tentang RIT Jabodetabek 2018-2029, guna mengetahui titik sambung dari integrasi moda transportasi yang sudah ada.
"Belum tentu (ada perubahan Perpres). Kita lihat saja, kalau itu ternyata bisa mengakomodir persoalan-persoalan, ya sudah cukup. Tapi kalau ternyata nanti ada yang harus diperbaiki, ya kita perbaiki," katanya.
Sebelumnya, Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mengundang sejumlah menteri dan kepala daerah terkait ke Kantor Wapres Jakarta, Senin, untuk membahas tindak lanjut RIT Jabodetabek Tahun 2018-2029.
JK mengatakan penyatuan sistem transportasi antarmoda se-Jabodetabek tersebut juga turut melibatkan pembenahan tata kota dari masing-masing daerah.
Oleh karena itu, dia juga meminta seluruh kepada kepala terkait untuk menyiapkan perbaikan Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga sesuai dengan moda transportasi, baik yang sudah ada seperti commuter line dan TransJakarta, maupun yang sedang dalam proses pembangunan yakni mass rapid transit dan light rail transit.
"Ini pembicaraan untuk penyelesaian sistem transportasi Jabodetabek sekaligus setelah kita lihat bahwa bukan hanya transportasinya harus diselesaikan, (tapi juga) rencana (tata) kota seperti pemukiman," ujar JK. ***2*** (T.F013)
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019
