Jakarta (ANTARA NEWS) - Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mengatakan, integrasi sistem transportasi antarmoda di Jabotabek bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah, supaya mudah dalam mengakses tempat kerja.
"Prinsipnya, yang kurang mampu tinggal di daerah dekat tempat kerjanya, kalau yang mampu -yang punya mobil- biar tinggal agak jauh tidak apa-apa. Tapi kalau yang tidak mampu ini gajinya cuma Rp3 juta tapi habis transportasi Rp500.000-Rp600.000 per bulan, dia tidak bisa keluar dari kemiskinan," kata dia, usai memimpin rapat koordinasi tentang rencana integrasi sistem transportasi antarmode se-Jabodetabek, di Jakarta, Senin.
Selain untuk mengintegrasikan sistem transportasi antarmoda se-Jabodetabek, dia juga meminta jajarannya untuk menata ulang kembali perencanaan wilayah DKI Jakarta dan kota-kota penyangga.
Rencana tata pemukiman di Jabodetabek perlu diatur ulang mengingat adanya peningkatan penduduk setiap tahun, yang berakibat pada konsentrasi perekonomian di kota-kota tertentu saja.
"Bahwa bukan hanya bukan hanya transportasinya harus diselesaikan, (tapi juga) rencana (tata) kota seperti pemukiman, dimana daerah yang harus dikembangkan; dan juga hubungannya dengan kota-kota lain supaya terkonsentrasi masing-masing," kata dia.
Konsep integrasi sistem transportasi Jabodetabek nantinya akan menyatukan moda angkutan yang telah ada dan sedang dalam tahap pembangunan, antara lain commuter line, mass rapid transit, light rail transit, dan Transjakarta.
Dengan sistem transportasi terintegrasi itu, diharapkan masyarakat pengguna angkutan umum di Jabodetabek akan lebih banyak dibandingkan pengguna kendaraan pribadi.
Kecenderungan masyarakat menggunakan kendaraan pribadi, kata dia, antara lain disebabkan oleh pembangunan infrastruktur. Sehingga, pembangunan tersebut harus diikuti dengan perubahan gaya hidup masyarakat untuk menggunakan angkutan umum.
"Sekarang kita musti balik kembali, lebih banyak yang memakai angkutan umum, tapi harus dalam kualitas yang lebih baik," ujar Kalla.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam kesempatan sama, mengatakan, saat ini pengguna angkutan umum menurun dari 49 persen menjadi 19 persen.
Rapat dihadiri Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Panjaitan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Menteri BUMN, Rini Soemarno, Menteri Perhubungan, Budi Sumadi, dan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.
Hadir pula Baswedan, Gubernur Banten, Wahidin Halim, Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, dan Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany.
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019
