Jakarta (ANTARA News) - Komisi I DPR bersama pemerintah membahas pengesahan persetujuan kerja sama Indonesia dengan Belarus tentang Industri Pertahanan (Indhan), di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Pemerintah yang diwakili Menteri Pertahanan Ryamizad Ryacudu mengatakan kerja sama itu sangat penting dalam upaya membuka kesempatan bagi Indonesia untuk alih teknologi pertahanan.
"Pengesahan persetujuan kerja sama hal ini akan membuka kesempatan bagi Indonesia untuk alih teknologi, intensifkan kerja sama dan petakan landasan hukum," kata Ryamizad di Jakarta, Senin.
Dia menjelaskan Belarus sebagai negara pecahan Uni Soviet memiliki industri pertahanan yang setara dengan negara lain dan menawarkan kerja sama pertahanannya ke Indonesia dengan dilakukannya perawatan alat tempur.
Menurut dia, beberapa hal penting dalam Industri Pertahanan-Belarus meliputi alih teknologi, pengembangan dan produksi Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista).
"Selain itu, Belarus juga menawarkan dukungan produk dan jasa dalam rekonstruksi pembuatan produk," ujarnya.
Dia mengatakan hubungan baik Indonesia-Belarus sudah terjalin selama 25 tahun sehingga diyakini dengan kerja sama dalam industri pertahanan dapat mempererat hubungan baik kedua negara.
Rapat Kerja (Raker) tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais dan Asril Hamzah Tanjung.
Baca juga: Industri pertahanan RI bisa menjadi pesaing kuat negara lain
Baca juga: Industri pertahanan tawarkan teknologi navigasi
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019
