Jakarta (ANTARA News) - Indonesia bisa mengambil peran penting untuk mendorong demokratisasi di Myanmar, terutama melakukan pendekatan dengan negara itu melalui Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) . "Krisis Myanmar memperihatinkan DPR. Kita menyaksikan betapa luar biasa kerasnya junta militer di sana," kata Ketua DPR RI, Agung Laksono di Jakarta, Minggu seusai melakukan Safari Ramadhan di Jawa Barat sejak Jumat (28/9). Agung mengemukakan, jika pendekatan tidak bisa juga mengubah keadaan di Myanmar, maka ASEAN bisa menekan Muyanmar dengan meminta keluar dari keanggotaan ASEAN untuk waktu sementara hingga keadaan pulih kembali. "Tindakan-tindakan itu harus bisa dihentikan. Junta militer harus ditekan agar mereka menyadari kekeliruannya. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan dengan negara lain di Kawasan Asia Tenggara yang sudah demokratis," katanya. Aksi junta militer Myanmar yang sangat brutal dalam menghadapi aksi demo ratusan ribu biksu dan rakyat sipil menuai protes keras, termasuk kader Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) yang mendesak Sekretariat ASEAN agar mengambil tindakan tegas terhadap negara tersebut. "Kalau perlu ASEAN bersidang untuk bersikap tegas terhadap Myanmar yang telah membunuh rakyatnya sendiri, juga salah seorang jurnalis asal Jepang," kata salah satu Ketua PKN PDP Max Seso ketika diterima Assisten Direktur Sekretariat ASEAN, Hendry Gultom di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, pekan lalu. Saat diterima staff Sekretariat ASEAN, Max Seso didampingi sejumlah pengurus PKN PDP, seperti TE Budi Susilo, Silverster dan Robert Samosir. Max Seso juga meminta negara-negara yang tergabung dalam Sekretariat ASEAN tidak pilih kasih dalam menyikapi persoalan yang terjadi di negara-negara ASEAN. Dicontohkan soal teroris di Indonesia saja negara-negara ASEAN selalu bersikap reaktif, meski Indonesia telah nenindak para teroris. "Tapi terhadap junta militer di Myanmar, negara-negara ASEAN menutup mata. Kami minta peristiwa di Myanmar harus disikapi secara tegas. Sekjen ASEAN jangan menutup mata terhadap peristiwa yang terjadi di negara itu. Apalagi sudah banyak korban, khususnya dari sipil yang berjatuhan," kata Max Seso. Selain itu, PDP juga meminta agar bendera negara Myanmar diturunkan, sebagai bentuk kepedulian negara-negara ASEAN terhadap peristiwa kemanusiaan di Myanmar. Menanggapi tuntutan PDP tersebut, Hendry Gultom mengatakan akan secepatnya menyampaikan ke pimpinan tertinggi di Sekretariat ASEAN. "Namun saat ini pimpinan kami sedang mengikuti Sidang PBB di New York. Tapi tuntutan PDP ini tetap akan kita sampaikan secepatnya pada saat jedah nanti," katanya. Partai pimpinan Roy BB Janis itu juga sempat menggelar aksi unjukrasa damainya di depan Kantor Sekretariat ASEAN dengan berjalan kaki dari kantor pusatnya di Jl Sisingamangaraja. Dengan menggelar spanduk yang antara lain berisi "Bebaskan Tokoh Demokrasi Myanmar, Aung San Kyi". Mereka juga melakukan orasi di depan gerbang kantor Sekretariat ASEAN. PDP juga mendesak Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN untuk menarik Dubes RI di Myanmar.(*)
Pewarta:
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
