Demokrasi di Indonesia baru dari dan oleh rakyat, untuk rakyatnya belum terwujudSemarang (ANTARA News) - Pakar hukum pidana Universitas Cendana Kupang Bernard L Tanya menilai kehidupan berdemokrasi di Indonesia belum sejalan dengan sila keempat Pancasila.
"Demokrasi di Indonesia baru dari dan oleh rakyat, untuk rakyatnya belum terwujud," kata Benard dalam diskusi yang digelar saat peluncuran laman rumpan.id di Semarang, Kamis.
Pendiri bangsa ini, lanjut dia, sudah menyadari jika pertarungan perebutan kekuasaan di Indonesia akan melibatkan penggunaan cara-cara kotor.
"Pendiri bangsa ini sudah tahu kalau dalam perebutan kekuasaan akan saling sikut, fitnah, hoaks dan sebagainya," tambahnya.
Dalam sila keempat Pancasila, lanjut dia, permusyawaratan terwujud dalam hikmat kebijaksanaan. Sila keempat itu merumuskan yang terbaik untuk bangsa dan rakyat Indonesia.
Pancasila, masih kata dia, merupakan perwujudan cara hidup damai dalam. "Locus" Indonesia. "Kalau ingin damai hendaknya ber-Tuhan, asil dan beradab. Kalau ingin damai bersatulah," katanya dalam peluncuran laman organisasi Rumah Pancasila ini.
Untuk berdamai, lanjut dia, masyarakat harus memiliki empati. "Keadilan sosial termasuk bagi mereka yang kurang beruntung," pungkasnya.
Sementara itu, pendiri Rumah Pancasila Yosep Parera mengatakan organisasi yang dipimpinnya siap memberikan masukan positif tentang berbagai persoalan masyarakat melalui kritik yang tidak memojokkan dan memberi alternatif atau jalan keluar terhadap pemerintah maupun aparatur di bawahnya.
Ia mengatakan lembaga ini memiliki laman "rumpan.id" yang isinya berita teks maupun video.
"Berbagai berita dari semua sisi kehidupan masyarakat akan diulas dan dikaji berdasarkan nilai dan ideologi Pancasila," katanya.
Menurut dia, berita dari berbagai aspek kehidupan masyarakat tersebut akan diulas oleh para advokat dari Yosep Parera Law Office yang masih sepayung dengan Rumah Pancasila.
"Akan dianalisis berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hasil analisis tersebut diharapkan bisa mengedukasi dan membuka pandangan masyarakat," kata Ketua Peradi Semarang tersebut.
Selain itu, lanjut dia, akan disediakan pula bagian khusus bagi para ahli untuk menyampaikan opini mereka tentang kondisi yang terjadi di Indonesia dengan tetap mengacu pada nilai-nilai Pancasila.
Kajian para ahli tersebut, lanjut dia, bisa dijadikan referensi untuk penelitian.
Baca juga: LIPI katakan oligarki partai politik perburuk kualitas demokrasi Indonesia
Baca juga: Indonesia promosikan demokrasi inklusif
Baca juga: Politik uang sumber masalah demokrasi Indonesia
Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2019
