"Dia tidak mau ikut deradikalisasi, namun napiter yang lain masih ikut untuk mendapatkan pencerahan," kata Suhardi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Suhardi mengatakan memang ada napiter yang berpandangan hardcore seperti Ba'asyir sehingga tidak mau ikut program deradikalisasi. Namun pihaknya tetap mengupayakannya agar minimal mereduksi pola pikir ideologi napiter.
Untuk wacana pembebasan bersyarat, menurut Suhardi, pihaknya dilibatkan dalam tim assessment yang terdiri dari BNPT, lapas, Kejaksaan dan Densus 88 Anti-teror.
"Kami pantau orang ini bagaimana pola pikirnya dan kadang-kadang kita turunkan tim psikolog BNPT. Karena psikolog itu bisa tahu orang ini berbohong atau cuma ini saja," ujarnya.
Dia mengatakan BNPT menggunakan ulama untuk mengajak diskusi para napiter untuk menyadarkan bahwa ajaran yang mereka anut sebenarnya menyimpang menurut agama.
Suhardi mengatakan biasanya BNPT mengirim ulama yang lebih tinggi ilmunya. Jangan yang di bawah karena nanti malah diajarin.
"Dari sisi kemanusiaan, BNPT memberi pelayanan terbaik, misalnya, ada pendampingan karena yang bersangkutan sudah tua dan itu ada pendampingnya dan asistennya," katanya.
Namun Suhardi enggan menjelaskan potensi bangkitnya sel tidur teroris apabila Ba'asyir jadi dibebaskan karena menyerahkan sepenuhnya kebijakan tersebut pada pemerintah.
Baca juga: Jokowi hati-hati dalam pembebasan Abu Bakar Ba'asyir
Baca juga: Ma'ruf Amin serahkan keputusan Ba'asyir kepada Pemerintah
Baca juga: Keluarga masih berharap pembebasan Abu Bakar Ba`asyir
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019
