Sidoarjo (ANTARA News) - Sebanyak 26 anggota DPR yang tergabung dalam Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (P2LS), Jatim, Sabtu datang ke Sidoarjo untuk mencari masukan terkait penanganan semburan lumpur Lapindo Brantas Inc yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Kedatangan tim P2LS DPR itu dipimpin Priyo Budi Sanstoso dari Fraksi Partai Golkar (FPG), yang menjabat sebagai wakil ketua. Sementara anggota lainnya yang ikut antara lain Tjahyo Kumolo dari PDIP, Adi Dawud (FBR) dan Ariyo Widjanarko (FKB). Para anggota DPR dari lintas fraksi itu mendengarkan masukan dan kendala di lapangan yang dialami BPLS dan Lapindo Brantas Inc. Secara bergantian dari Bupati Sidoarjo Drs Win Hendrarso, Ketua DPRD Sidoarjo Arly Fauzi, Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo Choirul Anam, Lapindo serta perwakilan warga, menyampaikan apa saja yang dialami dalam melakukan upaya penanganan semburan lumpur. Tjahyo Kumolo, salah satu wakil ketua Tim P2LS mengatakan masukan dan evaluasi ini untuk mengetahui sejauh mana Badan Palaksana BPLS melakukan kinerja di lapangan, termasuk realisasi pembayaran yang dilakukan oleh PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) terhadap warga korban lumpur. "Kami bertugas mengawasi kinerja dari BPLS dan PT MLJ yang memberikan ganti rugi, selanjutnya masukan ini akan kami bahas untuk menindaklanjuti dengan mengambil langkah, apakah akan dilakukan interpelasi atau tidak," kata dia yang juga Ketua Fraksi PDIP DPR ketika meninjau ke lokasi luapan lumpur di Porong. Menurut dia, kunjungan lapangan ini merupakan yang pertama sejak Tim P2LS dibentuk pada pertengahan bulan Agustus lalu. Sebelumnya, lanjut dia pihaknya sudah mengundang Dewan Pengarah BPLS, para menteri terkait bahkan masyarakat. Sementara itu, Wakil Ketua P2LS Priyo Budi Santoso menilai, meski ada perkembangan dalam penangana lumpur, tim P2LS harus turun langsung bersama nggotanya untuk membuktikan sendiri, karena berdasarkan laporan yang masuk, baik BPLS, Lapindo maupun Minarak sudah sesuai denga standar baku. "Kami akan checklist, mana yang sudah dikerjakan, selain itu kamu juga mencari masukan langsung di lapangan," kata Priyo dari Fraksi Partai Golkar ini. Ia mengatakan dari paparan baik dari bupati, Lapindo serta BPLS, sudah ada peningkatan dari pelaksanaan Perpres 14 Tahun 2007 antara lain realisasi pembayaran uang muka 20 persen sudah hampir selesai. Selain itu, pihaknya juga memberikan perhatian terhadap masalah sosial, status hukum Lapindo serta perbaikan infrastruktur dan ekonomi. Pada kesempatan itu, Bupati Sidoarjo Win Hendrarso meminta kepada Tim P2LS untuk tidak segan-segan mengucurkan anggaran, termasuk menambah alokasi anggaran untuk memperbaiki infrastruktur di kawasan Porong yang rusak akibat terkena luapan lumpur. "Kami berharap, terutama kepada Komisi V DPR untuk tidak segan-segan mengucurkan alokasi anggaran untuk Sidoarjo," katanya saat menerima kedatangan 26 anggota DPR RI yang tergabung dalam Tim P2LS dari lintas fraksi di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Sabtu.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007