DPR RI dorong China bantu kendaraan listrik nasional

...sekarang misalnya di Australia itu negara cukup besar, tapi yang kuasai kendaraan bermotor listrik itu dari China. Makanya tidak ada salahnya (kerja sama) dengan China.

Beijing (ANTARA News) - Pimpinan DPR RI mendorong perusahaan di Republik Rakyat China untuk turut membantu mempercepat realisasi program kendaraan listrik nasional di Indonesia.

"Kami ke sini punya misi khusus bahwa Indonesia berniat menguatkan program kendaraan bermotor listrik," kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto kepada Antara di Beijing, Rabu (23/1) malam.

Ia bersama lima pimpinan komisi dan fraksi DPR telah bertemu dengan parlemen China yang dipimpin Wakil Ketua Wakil Ketua Dewan Penasihat Komite Nasional (Legislatif) Li Bin.

"Saya sudah bertemu Ibu Li Bin itu di Bali dan berbicara mengenai komitmen kami memperkuat program kendaraan bermotor listrik. Setelah bertemu beliau kemarin, kami bertemu perusahaan kendaraan listrik China yang tergabung dalam Research Institute dan perusahaan baterai," kata politisi Partai Demokrat itu.

Menurut dia, pada tahun ini program sepeda motor listrik sudah bisa diimplementasikan, tinggal mobil listrik yang diperkirakan mulai 2025.

Namun, dia mendorong agar program mobil listrik juga sudah bisa dimulai sebelum 2025 tanpa harus menunggu undang-undang.

"Saat ini pengusaha merasa belum perlu diatur undang-undang itu karena masih bisa menggunakan aturan perundang-undangan yang lain. Rasanya nanti bisa saja perlu, tapi biar saja jalan dulu dengan landasan PP dan peraturan menteri," katanya.

Anggota parlemen tiga periode sejak 2004 itu tidak ingin program kendaraan bermotor listrik nasional mengalami kegagalan seperti mobil nasional Timor pada era Orde Baru.

"Saya yakin bahwa program ini akan berkembang cukup pesat karena energi kita dalam taraf yang mencukupi, ada geotermal (panas bumi), angin, air, dan arus laut. Energi fosil kita juga terbatas, barang kali sampai 30 tahun kita sudah mulai keteteran. Oleh sebab itu, pengembangan indusutri kendaraan bermotor listrik harus kita kuatkan," ujarnya.

Pihaknya mendukung Presiden Joko Widodo yang telah meluncurkan sepeda motor listrik Gesit buatan Indonesia yang melibatkan sejumlah BUMN dan perusahaan swasta.

"Mungkin yang perlu kita kuatkan sekarang mobil listrik. Saya sudah berkeliling China, Australia, Korea (Selatan), Jepang, bahkan AS. Namun menurut saya, yang dapat kita lakukan adalah kerja sama dengan China karena sekarang misalnya di Australia itu negara cukup besar, tapi yang kuasai kendaraan bermotor listrik itu dari China. Makanya tidak ada salahnya (kerja sama) dengan China," kata Wakil Ketua DPR yang membidangi Industri dan Pembangunan itu.

Selain itu, sejumlah perusahaan asal China juga banyak yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Namun yang terpenting adalah baterai sebagai komponen utama kendaraan bermotor listrik. Harga baterai mahal dan di Indonesia belum ada perusahaan yang memproduksi baterai.

"Tapi kita punya bahan baku berupa nikel yang cukup tinggi, bahkan sekaramg juga sudah ada smelternya. Makanya tiga perusahaan besar di China berniat membangun pabrik baterai di Morowali karena tambang nikel adanya di sana," kata Agus.

Dengan dibangunnya pabrik baterai di sekitar lokasi tambang nikel di Morowali, Sulawesi Tengah, itu, dia yakin Indonesia akan menjadi pemasok utama baterai terbesar di Asia Tenggara bahkan hingga Asia.

"Kemarin saya ketemu mereka (tiga perusahaan) yang menyampaikan keinginannya untuk investasi lebih dari satu juta dolar AS. Kalau kita sudah punya pabrik baterai, maka kita sudah mandiri kendaraan listrik," ujarnya mengenai pabrik baterai di Morowali yang pembangunannya sudah memasuki tahap peletakan batu pertama dan diperkirakan beroperasi dua tahun mendatang itu.

Dalam kunjungan kerja di Beijing pada 20-25 Januari 2019 itu, Agus didampingi Fary Djemy Francis (Ketua Komisi V/Gerindra), Satya Widha Yudha (Wakil Ketua Komisi I/Golkar), Mukhlisin Sirot Marof (nggota Komisi VI/PPP), Muhammad Afzal Mahfuz (anggota Komisi II/Demokrat), dan Darizal Basir (anggota Komisi I/Demokrat).