Bandung Barat (ANTARA News) - Daerah otonom baru sebagai hasil pemekaran yang disetujui DPR dan pemerintah pusat yang sudah mampu mandiri hingga saat ini baru sebesar 30 persen, bahkan ada daerah pemekaran baru yang ingin bergabung lagi dengan kabupaten induk. "Dari 150 kabupaten dan kota otonom baru, hanya 30 persen yang mampu mandiri," kata Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Umum DPP Golkar Agung Laksono dalam dialog dengan masyarakat di Pesantren Ridhul Muta`alimin pimpinan KH Machmud Sofwan di Desa Citiis Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu. Agung didampingi antara lain Anggota DPR Lilik Asjudiredja, Yuddy Chrisnandy dan artis Nurul Arifin melakukan safari Ramadhan di Jawa Barat sejak Jumat (28/9) hingga Minggu (30/9). Agung mengemukakan, kemampuan daerah otonom baru untuk mandiri yang baru sekitar 30 persen tergolong kecil. Hal itu tak sesuai dengan tujuan pemekaran wilayah. "Ada daerah otonom baru yang justru ingin gabung lagi dengan daerah induk karena persoalan manajemen pemerintahan," katanya. Karena itu, kata Agung, potensi ekonomi harus digarap agar mampu memandirikan daerah otonom baru, menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan. Hal itu diharapkan juga dilakukan di Kabupaten Bandung Barat yang baru dibentuk pada Juni 2007. Untuk meningkatkan pembangunan daerah agar daerah otonom baru berkembang, diharapkan Pemda dan DPRD memperbanyak belanja publik dibanding belanja untuk kebutuhan pemerintah. Untuk itu, penyerapan APBN dan APBD harus ditingkatkan. "Jangan justru uangnya ditaruh di bank. Diduga Rp120 triliun dana Pemda ada dalam bentuk di Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Kita prihatin, mestinya dana APBD dan APBN diserap sebanyak-banyaknya untuk pembangunan," kata Agung.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
