Surabaya (ANTARA News) - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Dr Din Syamsuddin MA menolak upaya sejumlah partai politik yang mengusulkan pencantuman asas tunggal Pancasila sebagai asas partai politik. Din mengemukakan hal itu ketika dikonfirmasi di sela-sela memberikan pengajian ramadhan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim di Asrama Haji Surabaya, Sabtu. "Demokrasi juga mengakui kemajemukan. Apalagi bangsa kita ini majemuk maka asas partai politik biarkan saja majemuk, toh selama ini sudah jalan, jangan kembali kepada pendekatan lama yang kembali kepada asas tunggal," katanya menegaskan. Menurut Din, biarkan Pancasila tetap sebagai dasar negara tetapi implementasi dan manifestasi dari kelompok-kelompok masyarakat biarkan saja berbeda. "Dengan demikian, kalau ada partai yang menggunakan asas Islam mereka tetap Pancasilais, tidak perlu didesakkan. Ide asas tunggal itu kembali ke belakang, yang sudah berjalan pada era reformasi ini sudah bagus," katanya. Dien mengharapkan, agar asas partai politik bisa diserahkan ke masing-masing partai. Fraksi-fraksi di DPR, Jumat (28/9), tidak mencapai kata sepakat soal penerapan Pancasila sebagai asas partai politik. Mereka menyerahkan pembahasan soal tersebut kepada Panitia Kerja (Panja) DPR. "Segala ikhtiar sudah dicoba, termasuk melalui lobi. Kalau (pengambilan keputusan) lewat voting, kan nggak lucu. Masak soal (asas partai) di-voting. Apakah republik ini sudah kehilangan adat ketimuran untuk musyawarah. Karena itu, soal asas Pancasila akan dibawa ke Panja," kata Ketua Pansus RUU Partai Politik, Ganjar Pranowo. Sebelumnya, soal asas Pancasila menjadi perdebatan di antara fraksi-fraksi. Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, dan Fraksi Partai Demokrat mengusulkan agar asas Pancasila dicantumkan secara eksplisit dalam RUU Parpol. Sementara fraksi-fraksi lain, khususnya fraksi parpol Islam, menghendaki pencantuman asas parpol secara implisit. Bahkan, bila perlu soal itu dihapus, sehingga tidak menimbulkan perdebatan. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
