Kalau dua hal ini bisa kita terima, saya yakin ke depan data pertumbuhan ekonomi dari sisi sub sektor kehutanan akan menjadi lebih komprehensif sehingga analisisnya akan menjadi lebih bagus dan kebijakannya akan lebih fokus lagi
Jakarta (ANTARA News) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyampaikan keinginan untuk dapat mengakses sistem informasi penatausahaan hasil hutan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memperkuat pendataaan.

"Ke depan ada beberapa hal kita mengharapkan bantuan dari Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan dua hal, yang pertama kalau dimungkinkan BPS ingin diperbolehkan mengakses pertama adalah sistem informasi penatausahaan hasil hutan online yang berisi data produksi kayu, luas lahan dan juga tenaga kerja," kata Suhariyanto dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara BPS dan Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, diJakarta, Senin. 

Nota kesepahaman itu tentang Penyediaan, Pemanfaatan serta Pengembangan Data dan Informasi Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

Permintaan kedua BPS adalah mengakses informasi untuk rencana penguatan pagu industri dalam jaringan yang berisi produksi kayu dari sisi hilir atau perusahaan.

"Kalau dua hal ini bisa kita terima, saya yakin ke depan data pertumbuhan ekonomi dari sisi sub sektor kehutanan akan menjadi lebih komprehensif sehingga analisisnya akan menjadi lebih bagus dan kebijakannya akan lebih fokus lagi," ujarnya.

Selain itu, Suhariyanto berharap melalui penandatanganan nota kesepahaman itu, kerja sama antara BPS dan KLHK akan semakin erat dalam rangka meningkatkan kualitas data dan pembuatan kebijakan untuk kepentingan masyarakat dan bangsa.

"Jadi saya berharap bahwa nota kesepahaman ini membawa kebaikan tidak hanya bagi kedua institusi tapi juga bagi kesejahteraan bangsa dan negara," ujarnya. 

Sebagai tanggapan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyambut baik permintaan BPS itu.

"Kami menyambut baik dan saya menjawab sekarang bahwa 'feel free' untuk 'get access' mengakses dalam konteks kepentingan pengambilan kebijakan," ujarnya.

Baca juga: KLHK-BPS tanda tangani nota kesepemahaman pengembangan data lingkungan hidup

 

Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2019