Bangkok (ANTARA News) - Thailand berniat mengungsikan warga Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dari Myanmar yang dalam beberapa hari ini dinyatakan dalam keadaan darurat, kata juru bicara kementerian luar negeri Thailand pada hari Jumat. Thailand menyetujui langkah itu pada sidang ke-10 negara anggota ASEAN di kota utama Myanmar, Yangon, Kamis, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Tharit Charungvat. "Mereka meminta bantuan kami, karena mereka menilai Thailand paling siap dan memunyai rencana darurat," kata Tharit kepada kantor berita Prancis AFP. Ia menyatakan, Duta Besar ASEAN di Yangon akan membuat keputusan saat keamanan memburuk sampai titik yang diperlukan warga negara mereka untuk diungsikan dan kemudian menggalang mereka untuk diangkut ke bandar udara Yangon. Juru bicara angkatan udara Thai menyatakan tiga atau empat pesawat angkut C-130 sudah disiapkan bila diperlukan untuk mengungsikan warga negara Thailand di Myanmar. Dua hari penumpasan keras atas unjukrasa besar menentang pemerintah di Myanmar menewaskan sedikit-dikitnya 13 orang dan banyak lagi ditahan dan cedera. Pasukan keamanan melepaskan tembakan peringatan dan memakai tongkat untuk melawan sekitar 10.000 pengunjukrasa di Yangon hari Jumat saat penumpasan berlanjut. Thailand menyiapkan rencana mengungsikan warganya dari Myanmar jika kekerasan terus merebak di sana, dengan tiga pesawat barang Angkatan Udara, yang siap menerbangkan mereka ke tanah airnya, kata pejabat di Bangkok hari Kamis. Mereka menyatakan, pasukan keamanan di sepanjang perbatasan Thai-Myanmar melaporkan siap menghadapi kemungkinan melimpah arus pengungsi, yang lari akibat penindakan tentara, seperti yang pernah terjadi setelah 3.000 orang tewas dalam 1988 saat tentara Myanmar memadamkan pemberontakan. Meskipun mereka tidak menguatirkan unjukrasa menentang pemerintah terbesar di Myanmar sejak 1988 itu, 200 warga Thai, yang tinggal di kota terbesar negara itu, Yangon, menyatakan tetap mencermati lewat kedutaan Thailand dan memberikan penjelasan bagi kemungkinan pengungsian. Menteri luar negeri ASEAN pada Kamis bertemu di New York dengan tekanan untuk bergabung dengan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyeru pemerintah Myanmar mengizinkan kunjungan utusan badan dunia itu guna menenteramkan kemarahan dunia terhadap kekerasan pemerintah Myanmar terhadap pengunjukrasa. Ke-15 anggota Dewan Keamanan itu bertemu dalam sidang darurat di markasbesar Perserikatan Bangsa-Bangsa itu hari Rabu, namun gagal mengutuk tindakan keras di Yangon tersebut. Singapura, salah satu pemodal asing terbesar Myanmar hari Kamis menyeru penguasa negara itu mengekang diri dalam menghadapi pengunjukrasa dan meminta jasa penengahan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kementerian luar negeri Singapura dalam pernyataannya mengatakan sangat sedih oleh tindakan keras terhadap pengunjukrasa di Yangon dan menyeru penguasa, yang telah berkuasa di negeri itu 45 tahun, minta bantuan pemecahan secara damai melalui badan dunia tersebut. "Kami berharap penguasa Myanmar dan semua pihak lain di Myanmar menghormati dampak luas atas tindakan mereka di kawasan ini secara keseluruhan," kata kementerian tersebut. Menteri luar negeri ASEAN dalam pertemuan tak resmi di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York hari Jumat mendesak Myanmar tidak melakukan kekerasan terhadap pengunjukrasa dan mencari penyelesaian politik untuk mengahiri kemelut di negara itu. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
