Kotabaru minta pemerintah tanggung kepesertaan BPJS Kesehatan

Kotabaru (ANTARA News) - Kalangan DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, meminta pemprov dan pemerintah pusat ikut membantu kepesertaan bagi masyarakat "Bumi Saijaan" pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Ketua Komisi III DPRD Kotabaru, Denny Hendro Kurnianto, Senin, mengatakan terkait dengan Peraturan Presiden RI (Perpres) No.82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, mewajibkan bagi masyarakat menjadi peserta BPJS.

"Bersamaan itu, kami juga banyak mendapat keluhan dari masyarakat karena SKTM (surat keterangan tidak mampu) dinyatakan sudah tidak berlaku lagi, sehingga mereka harus ikut dalam kepesertaan BPJS kesehatan," kata Denny.

Dikatakannya, kepesertaan BPJS kesehatan warga Kotabaru baru sebanyak 177.000 jiwa dari jumlah penduduk yang ada sebanyak 320.000 jiwa, sehingga masih banyak bahkan sekitar setengahnya yang masih belum tertanggung jaminan kesehatan BPJS.

Sementara jika mengacu pada Perpres yang ada, diharuskan 95 persen jumlah penduduk terlindungi jaminan kesehatan BPJS.

Konsekuensi atas tidak terpenuhinya jumlah kepesertaan BPJS, dalam ketentuannya akan berdampak pada terhambat pelayanan publik secara umum, baik kepada yang bersangkutan (warga), begitu juga bagi pemerintah daerah setempat.

Sehingga menjadi keharusan bagi pemerintah daerah memikirkan permasalahan ini, yang secara langsung akan menjadi beban bagi keuangan daerah.

Pasalnya, jika dengan hitungan kelas 3 BPJS, dari jumlah penduduk yang belum jadi peserta tersebut, maka tidak kurang dari Rp43 miliar per tahun yang harus dikeluarkan dari keuangan daerah.

"Oleh sebab itu, menyikapi permasalahan ini, kami (dewan) berkoordinasi dengan eksekutif mengupayakan alternatif agar tidak menjadi beban yang berat bagi daerah," katanya.

Lebih lanjut, politisi partai PPP ini melakukan beberapa upaya, diantaranya dengan melakukan loby dan koordinasi dengan Pemprov Kalsel dan pemerintah pusat.

Tujuan dari koordinasi itu intinya mengharapkan peran optimal Pemprov dalam membantu masyarakat Kotabaru atas kepesertaan BPJS kesehatan dari yang sudah ada sebanyak 1.604 jiwa.

Sebab, jika melihat dari data yang ada, daerah (kabupaten) lain yang jumlah penduduknya lebih sedikit dari penduduk Kotabaru, justru mendapatkan bantuan pertanggungan iuran BPJS kesehatan lebih banyak.

Selain itu, usaha lain yang juga dilakukan legislatif yakni melakukan usulan kepada pemerintah pusat untuk memberikan bantuan yang sama seperti Pemprov, tentunya dengan jumlah lebih banyak.*