Bawaslu ajak masyarakat jadi pemilih rasional

Magelang (ANTARA News) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan mengajak masyarakat untuk menjadi pemilih yang rasional pada Pemilu 2019, yakni pemilih yang dapat menentukan pilihannya bukan karena politik uang.

"Pada 17 April 2019 mari datang ke TPS dan mencoblos bukan karena politik uang, tetapi karena tanggung jawab menentukan nasib bangsa Indonesia 5 tahun ke depan harus lebih baik," katanya di Magelang, Minggu.

Ia menyampaikan hal tersebut dalam deklarasi tolak hoaks dan tolak politik uang pada kegiatan "car free day" di kota Magelang yang diselenggarakan oleh PWI, Mafindo, Polres, dan Pemkab Magelang.

Ia menuturkan jadilah pemilih yang rasional, pemilih yang tidak mudah terprovokasi oleh hoaks, oleh ujaran kebencian, oleh informasi-informasi yang tidak benar.

Menurut dia segala informasi jangan ditelan mentah-mentah, tetapi dikonfirmasi, dicek benar atau tidak.

"Masyarakat sebagai pemilih datang ke TPS bukan karena politik uang, bukan karena diiming-imingi oleh sembako, bukan karena diiming-imingi hal-hal lain yang sifatnya masuk kategori politik uang," tuturnya.

Ia berharap dengan deklarasi ini mudah-mudahan Pemilu 2019 menjadi pemilu yang bermartabat, pemilu yang punya integritas, ini semua ada di tangan bapak ibu semua.

Ia menegaskan jangan lupa tanggal 17 april 2019 datang ke TPS gunakan hak pilih anda, awasi prosesnya tanpa politik uang.

"Pelaksanaan Pemilu 2019 menjadi tanggung jawab kita semua, tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu saja, yakni KPU dan Bawaslu tetapi seluruh komponen masyarakat," ujarnya.

Ia menuturkan pertama memang menjadi tanggung jawab penyelenggara yaitu KPU dan Nawaslu, maka KPU dan Bawaslu menjaga integritasnya, harus tetap adil dan independen. Kemudian yang kedua adalah peran dari peserta pemilu itu sendiri, yaitu partai politik, para caleg, tim paslon, dan calon DPD.

"Kami berharap peserta pemilu taat dan patuh pada aturan main. Komponen ketiga adalah masyarakat atau pemilih. Pemilih inilah yang akan menentukan masa depan Indonesia lima tahun ke depan. Apakah kita akan mendapatkan pemimpin, anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota , DPD yang baik dan amanah itu tergantung dari masyarakat, tergantung bapak ibu semua yang mempunyai hakl pilih, yang punya otoritas menentukan pilihannya pada 17 April 2019," katanya.