"Kami sedang mengembangkan sistem offline untuk mempermudah penyaluran di daerah terpencil bekerja sama dengan BNI," kata Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita pada pencairan tahap pertama bansos PKH di Kabupaten Garut Jawa Barat, Sabtu.
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan daerah terpencil dijangkau dengan PKH akses salah satunya memiliki indikator terbatasnya jaringan.
Pada 2019 indeks PKH terdiri dari bantuan tetap setiap keluarga untuk PKH reguler sebesar Rp550 ribu sedangkan PKH akses senilai Rp1 juta yang diberikan hanya pada tahap pertama.
Sedangkan bantuan diberikan sesuai dengan komponen setiap jiwa yaitu ibu hamil Rp2,4 juta, anak usia dini Rp2,4 juta, SD Rp900 ribu, SMP Rp1,5 juta, SMA Rp2 juta, penyandang disabilitas Rp2,4 juta dan lanjut usia Rp2,4 juta.
Direktur Hubungan Kelembagaan PT BNI Tbk Adi Sulistyowati atau akrab disapa Susi mengatakan, BNI melakukan perluasan pemanfaatan ESC offline di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur pada 2019.
"Contohnya di Garut masih ada 33 kecamatan yang blankspot, tidak ada jaringan sehingga kita memberikan layanan yang menjangkau langsung KPM PKH. Masih banyak daerah blankspot di Pulau Jawa," kata Susi.
Susi menjelaskan, penggunaan EDC offline lebih aman karena menggunakan data E-KTP dan biometrik berupa sidik jari serta Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) KPM sehingga tidak bisa diwakilkan ke orang lain.
Selama ini KPM PKH di daerah yang tidak terjangkau jaringan harus berjalan jauh ke lokasi pencairan PKH. Dengan menggunakan EDC offline yaitu mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi dan alat pembayaran, KPM hanya tinggal menggesek data di kartu dan mencocokkan sidik jari dengan menempelkan jari di EDC.
EDC offline diluncurkan di Garut bersamaan dengan pencairan tahap pertama PKH 2019 yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan ibu Iriana.
Provinsi Jawa Barat, mendapatkan bantuan PKH terbesar ke tiga. Data Kemensos menyebutkan bantuan PKH untuk Jawa Barat yang disalurkan kepada 1.537.418 KPM dengan nilai Rp2,8 trilliun pada 2018.
Pada 2019 nilai bantuan meningkat menjadi Rp5,1 trilliun. Adapun bantuan PKH tahap I yang akan disalurkan di Jawa Barat senilai Rp1,9 trilliun. Sedangkan untuk kabupaten Garut jumlah KPM yang menerima bantuan PKH sebanyak 112.529 dengan nilai besar Rp148.272.925.000.
Baca juga: Mensos: pengawalan bansos untuk capai 6T
Baca juga: Indeks PKH 2019 meningkat berdasarkan komponen keluarga
Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Arief Mujayatno
Copyright © ANTARA 2019
