Pasuruan (ANTARA News) - Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, di Pasuruan, Jumat, menyatakan bahwa prihatin atas tindakan represif yang dilakukan Junta Militer Myanmar terhadap para pendemo pro-demokrasi yang terdiri atas warga sipil dan para biksu., sehingga Myanmar perlu diberi sanksi keras. Hidayat Nur Wahid mendesak Pemerintah RI segera menyampaikan kritik yang sangat keras terhadap Junta Milter Myanmar. Sebagai rasa solidarias sesama anggota ASEAN, pemerintah RI yang juga sebagai anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) diminta segera mendesak digelarnya sidang Luar Biasa ASEAN untuk menjatuhkan sanksi yang keras terhadap Junta Milter Myanmar . Ia menyebutkan, sanksi yang patut untuk dijatuhkan terhadap penguasa Myanmar adalah memberikan hukuman terhadap Junta Militer yang telah melakukan tindakan represif terhadap para pendemo pro demokrasi yang terdiri dari para warga sipil dan biksu. Selain itu, menurut dia, menerbitkan resolusi yang memberikan peringatan keras, atau bahkan mencoret Myanmar dari keanggotan ASEAN. "Momentum ini harus dimanfatkan pemerintah Indonesia," katanya. Memanfaatkan momentum bulan Ramadhan, Hidayat Nur Wahid melaksanakan silaturahim dengan para kiai dan pejabat di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Di Kota Pasuruan, Hidayat Nur Wahid bersilaturahim dengan Walikota Pasuruan Aminurrohman bersama jajaran pejabat setempat di rumah dinas walikota. Dilanjutkan shalat Jumat di Masjid Agung Al Anwar, serta berziarah ke makam almarhum KH Abdul Chamid, dan bersilaturahim dengan KH Idris Abdul Chamid, Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Kebonsari. Ketua MPR mengungkapkan, belakangan ini masyarakat Indonesia dihinggapi penyakit apatisme, karena banyaknya masalah bangsa. Untuk itu, dengan memanfaatkan momentum bulan Ramadhan ini Hidayat Nur Wahid ingin menjalin kembali potensi-potensi serta idealisme bangsa. Ia menyebutkan, keunggulan-keunggulan lokal yang telah menjadi potensi bangsa selama ini perlu diberikan apresiasi. "Bersilaturahim dengan para kiai dan pejabat di daerah adalah salah satunya bentuknya," katanya menambahkan. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
