Stop hoaks, capres harus tunjukkan komitmennya

Para capres harus menunjukkan komitmen dan strategi, bagaimana menghadapi hoaks

Purwokerto (ANTARA News) - Akademisi dari Universitas Jenderal Soedirman, Edi Santoso berharap pasangan calon presiden dan wakil presiden menunjukkan komitmen mereka dalam menangani penyebaran berita bohong atau hoaks.

"Misalkan pada saat debat capres, para pasangan calon dapat mengangkat topik mengenai upaya mencegah penyebaran hoaks," kata Edi Santoso di Purwokerto, Kamis.

Dosen Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Jenderal Soedirman itu menjelaskan, untuk jangka panjang, hoaks paling tepat dihadapi dengan memberdayakan khalayak atau netizen. Tapi, dalam jangka pendek, perlu pendekatan hukum.

"Nah, para capres harus menunjukkan komitmen dan strategi, bagaimana menghadapi hoaks atau disinformasi yang makin mengkhawatirkan," katanya.

Para kandidat, kata dia, harus punya konsep untuk mereduksi penyebaran dan dampak disinformasi.

"Karena debat nanti isunya mengenai hukum, maka mari kita lihat strategi yuridis seperti apa yang akan mereka lakukan untuk hadapi fenomena yang makin meresahkan ini," katanya.

Hoaks, kata dia, memang bukan barang baru. Sejak awal peradaban manusia, ada kabar bohong. Tapi kehadiran internet, telah menjadikan hoaks makin meresahkan.

"Pendekatan hukum perlu, untuk memberikan efek jera, tetapi jangan sampai berlebihan penerapannya, sehingga mengancam kebebasan berpendapat," katanya.

Karena itu, kata dia, pendekatan hukum ini perlu diterapkan secara tepat dan cerdas.

"Misalnya, soal objeknya, apakah sekadar meletakkan tanggung jawab pada orang pembuat atau penyebar, atau bisa juga dikenakan pada penyedia jasa penyaluran informasi, misalnya media sosial atau `instant messenger`," katanya. ? Yang penting, kata dia, adalah fungsi hukum untuk pencegahan penyebaran hoaks.

"Sebelum penindakan, sosialisasi aturan harus dilakukan secara masif dan tepat sasaran, dan pada debat nanti, isu hoaks relevan dibincangkan, mengingat potensi ancamannya bagi persatuan dan kesatuan bangsa," katanya.