Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Australia mendanai proyek peningkatan jaringan jalan nasional di kawasan Indonesia timur melalui bantuan pinjaman sangat lunak senilai 300 juta dolar Australia (Rp2,3 triliun). Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan (Depkeu), Rahmat Waluyanto, Dubes Australia untuk Indonesia Bill Farmer, dan Dirjen Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum (PU), Hermanto Dardak, mengungkapkan hal itu dalam jumpa pers di Gedung Depkeu Jakarta, Kamis. Rahmat Waluyanto menjelaskan, pemberian pinjaman/bantuan sebesar 300 juta dolar Australia itu merupakan bagian dari perjanjian Kemitraan Indonesia-Australia (Australia Indonesia Partnership/AIP) yang ditandatangani 26 Juni 2007. "Melalui perjanjian itu, Australia memberikan bantuan kepada Indonesia sebesar 1 miliar dolar Austalia," katanya. Bantuan/pinjaman 1 miliar dolar Australia itu terdiri dari 200 juta dolar Australia untuk program pendidikan dasar dan 300 juta dolar Australia untuk program Eastern Indonesian National Road Improvement Project, sedangkan 500 juta dolar Australia lainnya merupakan grand/hibah kepada Indonesia. "Loan agreement untuk program perbaikan jalan sudah ditandatangani pada 7 September 2007. Pinjaman ini tidak ada bunganya untuk jangka waktu 40 tahun dengan grace periode 10 tahun," kata Rahmat. Pinjaman khusus untuk perbaikan jalan itu, menurut Rahmat, disertai dengan bantuan hibah senilai lebih dari 28 juta dolar Australia (Rp209 miliar) untuk perencanaan dan perancangan guna mendukung penyelesaian pekerjaan rekayasa. Sementara itu BillB Farmer mengatakan, program tersebut akan memperbaiki 750 hingga 1.000 km jalan dan jembatan nasional yang dapat menurunkan biaya dan waktu perjalanan. "Masyarakat desa terpencil di kawasan timur Indonesia juga akan mendapatkan akses yang lebih baik terhadap kesempatan sosial dan ekonomi. Ini diharapkan akan mampu memberi dukungan yang sangat diperlukan untuk pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah," katanya. Sedangkan, Hermanto Dardak menjelaskan, prioritas awal peningkatan jalan itu meliputi wilayah pesisir selatan dan timur Sulawesi Selatan dan Tenggara, Kalimantan Barat dan Selatan, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. "Dukungan awal juga akan diberikan untuk mengganti jembatan-jembatan di Sulawesi Utara yang disapu banjir pada awal 2006. Pekerjaan konstruksi diperkirakan akan dimulai awal 2008," kata Hermanto. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007