Yogyakarta (ANTARA News) - Kabinet bayangan yang dibentuk oleh politisi muda di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya berfungsi untuk memberikan tekanan politik pada pemerintah. "Kabinet bayangan hanya untuk memberikan tekanan politik kepada pemerintah, belum tentu signifikan mempengaruhi kondisi politik," kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sudjito, di Yogyakarta, Kamis. Menurut Arie, motif yang melatarbelakangi pembentukan kabinet bayangan di lembaga perwakilan rakyat tersebut adalah keresahan anggota parlemen, khususnya politisi muda terhadap kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang pernah diwarnai adanya perombakan kabinet. "Selama ini pendekatan politik antara legislatif dan eksekutif cenderung terabaikan, karena hanya dikembangkan dari sisi teknokrasi," katanya. Mekanisme pengawasan yang muncul dalam bentuk kabinet bayangan ini kemungkinan juga dilatarbelakangi oleh trauma terhadap pemerintahan sebelumnya yang tidak menunjukkan kinerja memuaskan. Ia mengatakan lembaga kabinet bayangan tidak dikenal dalam ketentuan kelembagaan formal, namun keberadaan lembaga tersebut tidak menjadi suatu masalah. "Yang perlu dipertanyakan adalah apakah kabinet bayangan ini akan memiliki nafas jangka panjang atau tidak, kalau lembaga ini bisa bertahan lama, maka bisa menjadi semacam pengingat bagi kabinet pemerintah dalam bekerja," katanya. Fungsi pengawasan yang dimiliki DPR selama ini bisa dikatakan lemah, karena implikasi dari tekanan politik yang ada. Hal itu disebabkan oleh kedudukan presiden yang kuat karena dipilih langsung oleh rakyat. "Kabinet bayangan ini memang menjadi bahan "bargain" politik antara DPR dan pemerintah, namun belum ada jaminan bisa membawa perubahan pada kondisi politik," katanya. (*)
Copyright © ANTARA 2007
