Debat capres-cawapres jangan saling menjatuhkan

Oleh Arnaz Firman

Pada 17 Januari 2019 ini akan berlangsung debat calon presiden dan wakil presiden antara pasangan Nomor Urut 01 Joko Widodo-Ma`ruf Amin dengan pasangan Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno di Jakarta.

Tema utama debat tahap pertama ini akan mencakup beberapa hal pokok yakni hak asasi manusia, hukum, korupsi, serta politik. Jokowi-Ma`ruf dikabarkan telah menyiapkan diri tanpa didampingi sejumlah "mentor" khusus. Sedangkan Prabowo-Sandiaga dibimbing oleh mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang telah dua periode menjadi presiden tahun 2004-2009 dan 2009-2014.

Sekali pun Jokowi tanpa "mentor khusus", dirinya didampingi tim pendamping yang terdiri atas tokoh alias orang terkenal mulai dari mantan panglima TNI Jenderal Purnawirawan Moeldoko, Letnan Jenderal Purnawirawan Luhut Pandjaitan dan tak kalah pengusaha "kelas kakap" Erick Tohir, yang menguasai sejumlah media massa.

Sementara itu, Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto dan pasangannya sang pengusaha Sandiaga Uno didampingi Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso, serta sejumlah tokoh masyarakat lainnya.

Karena Pemilihan Presiden alias Pilpres akan berlangsung tinggal beberapa bulan lagi yakni pada 17 April 2019 maka kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden itu terus menyiapkan diri baik dari segi materi pembicaraan debat pertama, para pendukung dan simpatisannya hingga dana yang nilainya puluhan miliar hingga ratusan miliar rupiah.

Salah satu kelebihan utama pasangan nomor urut satu adalah Joko Widodo saat ini masih menjadi Presiden setelah pada tahun 2014 sukses mengalahkan Prabowo. Jadi, Jokowi bisa memperlihatkan kepada 192,8 juta calon pemilih tentang hasil-hasil kerjanya selama hampir lima tahun ini.

Di Jawa, misalnya saja, mantan gubernur DKI Jakarta ini selama menjabat berhasil dibangun jalan tol sehingga jalur Jakarta-Surabaya cukup ditempuh hanya dalam waktu sekitar 9-10 jam, walau biaya pembangunannya sebagian dari pinjaman atau hutang.

Sementara itu, Jokowi sudah menurunkan harga bahan bakar minyak alias BBM di Provinsi Papua, bisa seperti di Pulau Jawa, walau biaya angkutnya membebani Pertamina.

Selain itu, Joko Widodo mulai bisa mewujudkan Jalan Raya atau Trans Papua.

Bagi pasangan Prabowo-Sandiaga, apa yang bisa ditawarkan kepada 192,8 juta calon pemilih di Tanah Air?

Prabowo belum pernah menjadi pejabat tinggi dalam pemerintahan sipil, namun aktif di berbagai organisasi, seperti sempat menjabat Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

Kemudian Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) dan Presiden Persekutuan Pencak Silat Antarbangsa (Persilat). Nama Prabowo menggema di arena pertandingan yang dihadiri Presiden Jokowi, karena Indonesia berhasil menyabet semua medali emas pada final cabang olahraga pencak silat Asian Games 2018.

Prabowo memiliki segudang prestasi dan berbagai jabatan pada masa lalu di Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat, misalnya menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).

Sementara itu, Sandiaga Uno adalah pengusaha sukses, yang lewat anak perusahaannya turut mewujudkan pembangunan jalan tol, seperti ruas Cikopo-Palimanan atau Cipali.

Sandiaga terakhir menjabat wakil gubernur DKI Jakarta, mendampingi Gubernur Anies Baswedan. Ia kemudian secara terhormat mengundurkan diri dari jabatan wagub DKI demi maju menjadi calon wakil presiden.

Kebutuhan rakyat

Sementara beberapa survei menyebutkan pasangan Jokowi-Ma`ruf unggul sekitar 53-54 persen, sedangkan dukungan untuk Prabowo-Sandiaga Uno sekitar 33-34 persen.

Jika dijumlah maka suara itu akan berada pada kisaran 85-86 persen. Maka berarti masih ada 15-17 persen yang belum menentukan pilihannya.

Mereka ini oleh para analis atau pengamat politik sering disebut massa mengambang atau swing voter atau calon-calon pemilih yang akan menentukan pilihannya saat-saat akan memasuki tempat pemungutan suara atau bilik suara alias TPS pada 17 April nanti.

Karena itu, menjelang debat pertama tanggal 17 Januari maka tugas berat pasangan Jokowi-Maruf serta Prabowo-Sandiaga adalah pertama-tama mempertahankan suara yang sudah ada sambil berusaha memperebutkan massa mengambang.

Jadi dalam debat pertama mendatang, kedua pasangan calon harus benar-benar berusaha menampilkan bahwa mereka memang paling pantas menjadi presiden dan wakil presiden. Selama masa kampanye ini para calon pemilih bisa melihat dan mendengar secara langsung apalagi dianggap bersimpati kepada pasangan tertentu bahwa tim kampanye masih "hobi" untuk menjelek-jelekkan pasangan lawannya.

Tanpa bermaksud menuduh ataupun dianggap berpihak kepada calon tertentu, maka rakyat sudah bisa melihat sendiri bahwa sampai detik ini masih saja ada "oknum-oknum" tim kampanye yang dengan gampangnya menuduh pihak lawannya telah curang, melawan aturan dan lain-lain.

Karena itu, menjelang 17 Januari mendatang, baik pasangan Jokowi-Ma`ruf maupun Prabowo-Sandiaga harus benar-benar berusaha melakukan kampanye dalam debat pertama ini tanpa perlu menyerang pribadi lawannya.

Setiap calon harus kelihatan berusaha menjelaskan secara nyata atau konkret visi dan missinya kepada seluruh rakyat Indonesia terutama calon pemilih. Tunjukkan bahwa visi dan misi mereka lebih baik dibandingkan dengan tarawan pihak lawan.

Jika itu sudah terwujud maka tak perlu menjelek-jelekkan pihak lawan karena harus disadari bahwa biar bagaimanapun juga kedua pasangan capres dan cawapres ini adalah orang-orang baik, bahkan terbaik di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

Jokowi dan Prabowo sudah pernah bertemu beberapa kali akhir-akhir ini, misalnya saat penentuan nomor urut dan juga saat masa kampanye dimulai.

Pemilihan presiden cuma berlangsung setiap lima tahun, sehingga jangan sampai terjadi permusuhan bahkan pertumpahan darah di Tanah Air diantara sesama anak bangsa. Jokowi-Ma`ruf serta Prabowo-Sandiaga harus sadar bahwa jika mereka "berkelahi" maka rakyatlah yang paling rugi karena mereka cuma orang-orang kecil yang tak mengerti apa-apa.

Pilpres dan juga Pemilihan anggota Legislatif mulai dari DPD, DPR, serta DPRD provinsi, kota dan kabupaten, yang berlangsung lima tahunan jangan sampai mengorbankan begitu banyak pemilih dari 192,8 juta jiwa rakyat tersebut.*

*) Penulis adalah wartawan senior. Bekerja sebagai wartawan di LKBN Antara tahun 1982-2018 dan pernah meliput di Istana kepresidenan tahun 1987-2009.