Karena kinerja Jokowi dapat diukur dan dapat dinilai langsung oleh masyarakatJakarta (ANTARA News) - Pengamat politik dari Indonesia Political Review (IPW) Ujang Komarudin berpendapat debat perdana capres dan cawapres yang berlangsung pada 17 Januari 2019 akan menjadi penentu debat-debat selanjutnya dan Jokowi sebagai petahana memiliki keuntungan dibanding dengan pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Karena kinerja Jokowi dapat diukur dan dapat dinilai langsung oleh masyarakat," kata Ujang di Jakarta, Senin.
Menurut dia, penilaian masyarakat terhadap kinerja Jokowi sebagai petahana masih tinggi di bidang Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, yang akan menjadi tema debat pertama.
"Jadi pada dasarnya Jokowi-Ma'ruf lebih siap untuk menghadapi debat pertama tersebut dibanding Prabowo-Sandi," tuturnya.
Ia juga menyoroti kasus-kasus HAM Prabowo di masa lalu yang selalu muncul setiap debat capres, seperti pada debat capres lima tahun lalu. Pada debat kali ini,
Ujang memprediksi hal serupa dan tidak tertutup kemungkinan isunya akan lebih besar dibanding 2014 silam.
"Dan Prabowo harus bisa menjawab ini," ucap pengajar Ilmu Politik di Universitas Al Azhar ini.
Sementara itu, pengamat politik The Habibie Center, Bawono Kumoro mengatakan hal senada bahwa petahana diuntungkan dengan tema debat pertama di bidang hukum.
"Ada sejumlah catatan positif selama empat tahun pemerintahan Jokowi di bidang hukum," ujarnya.
Pertama, lanjut dia, Jokowi telah menerbitan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
Kedua, Jokowi telah memangkas regulasi panjang dan berbelit.
"Ini merupkan capaian positif pemerintahan saat ini di bidang hukum. Pemangkasan regulasi-regulasi itu mendorong kenaikan ranking Indoneia di Ease of Doing Business dari peringkat 120-an menjadi peringkat 72," tutur Bawono.
Ketiga, Jokowi juga sudah melakukan pembersihan aparatur pemerintahan melalui tim saber pungli.
"Yang paling penting, Presiden Jokowi tidak pernah melakukan intervensi hukum terhadap suatu kasus," ujarnya.
Baca juga: Perludem usulkan moderator debat dapat dalami jawaban capres-cawapres
Baca juga: 2.000 polisi plus TNI kawal debat calon presiden
Baca juga: KPU yakin debat capres akan mengedukasi
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2019
